Kamis, 2 Oktober 2025

1 Tahun Pemerintahan Jokowi

Lima Catatan Kritis PKS untuk Pemerintahan Jokowi-JK

PKS melihat pemerintahan Jokowi-JK masih menyimpan banyak catatan buruk

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kiri), dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga menjabat Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015). Mukernas ke-4 PKS ini akan menyusun 70 program pelayanan untuk bangsa dan negara, serta untuk memanaskan mesin politik jelang digelarnya Pilkada Serentak pada Desember 2015 mendatang dengan mengundang seluruh calon kepala daerah yang diusung untuk melakukan konsolidasi. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

Keempat, dalam penegakan hukum, menurut Sohibul Iman, pemerintah tidak optimal melakukan konsolidasi antar penegak hukum sehingga agenda penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi terlihat belum solid.

“PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Harus ada upaya yang lebih baik dalam memitigasi konflik horizontal yang bernuansa SARA seperti yang telah terjadi di Tolikara-Papua dan di Aceh Singkil,” jelasnya.

Kelima, Sohibul Iman mendesak pemerintah agar mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik nasional.

“Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional. Konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalah kuncinya,” pungkas Sohibul Iman.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved