Lima Catatan Kritis PKS untuk Pemerintahan Jokowi-JK

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan evaluasi setahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla saat Mukernas ke-4 di Depok.

PKS melihat pemerintahan Jokowi-JK masih menyimpan banyak catatan buruk.

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, ada beberapa hal pencapaian yang positif dan patut diapresiasi. Namun harus diakui banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai di masa kepemimpinan Jokowi-JK.

“PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Sohibul Iman dalam pidato politiknya di Mukernas ke-4 PKS, di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (3/11/2015).

Pertama, papar Sohibul Iman, PKS memandang pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional.

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan.

Apalagi, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I dan II, dan hanya 4,9 persen di kuartal III. Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 tahun terakhir.

“Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan,” imbuhnya.

Kedua, lanjut Sohibul Iman, PKS menilai belanja pemerintah yang masih dalam kontrol pemerintah belum optimal dijalankan. Sehingga fungsi APBN sebagai kebijakan antiskilis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan.

Disamping itu, asumsi makroekonomi dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016 kurang realistis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar.

“Oleh karena itu, PKS dengan tegas memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016. PKS juga sudah menyuarakannya secara lantang di rapat paripurna. Namun demikian, PKS dengan berat hati memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan,” kata Sohibul.

Ketiga, Sohibul Iman menuturkan pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah orang miskin.

Dia memaparkan, pada periode September 2014 - Maret 2015, BPS menyatakan ada tambahan jumlah orang miskin sebesar 86ribu.

Pemerintah tidak optimal dalam memitigasi pesatnya laju peningkatan kesenjangan pendapatan yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya koefisien gini dari sebelumnya (2012-2014) di angka 0,41 menjadi 0,42.

“Pemerintah tidak memperhatikan kebijakan proteksi dan promosi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka kurang terlindungi dari guncangan atau shock ekonomi baik dari luar dan dalam,” tegas mantan wakil ketua DPR ini.