Saran Untuk Presiden Jokowi Agar Perlambatan Ekonomi Tidak Berujung PHK Karyawan

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pelambatan ekonomi diapresiasi sejumlah pihak.

Namun, pemerintah diminta tidak hanya memberikan kemudahan kepada dunia usaha, tetapi juga perlu memperkuat daya beli masyarakat. Ini karena tanpa kenaikan konsumsi masyarakat, dunia usaha tetap akan susah berkembang.

Hal itu mengemuka dalam dialog Teras Kita yang digelar harian Kompas, Radio Sonora FM, dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Sabtu (10/10).

Diskusi bulanan tersebut bertema ”Memberdayakan Indonesia di Tengah Kekacauan Ekonomi Dunia”. Wartawan Kompas, Banu Astono, bertindak sebagai moderator.

Pembicara dalam acara itu adalah Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, Chief Executive Officer Astra Credit Companies Jodjana Jody, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Dharmawan.

Menurut Jody, di tengah pelambatan ekonomi yang juga menimpa Indonesia, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada dunia usaha.

Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, terutama paket kebijakan ekonomi III yang bersifat jangka pendek, sangat membantu sektor usaha.

Namun, Jody mengingatkan, penguatan daya beli masyarakat juga harus dilakukan karena ada kecenderungan penurunan konsumsi, terutama untuk barang bukan kebutuhan primer.

Ia mencontohkan, penjualan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. ”Tahun ini memang terasa berat sekali. Penjualan kendaraan roda dua dan roda empat turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Jody menambahkan, kapasitas produksi kendaraan roda dua di Indonesia 9,5 juta unit per tahun.

Tahun ini penjualannya diperkirakan hanya 6,5 juta unit. Adapun kapasitas produksi kendaraan roda empat 1,5 juta unit per tahun, tetapi penjualan tahun ini diprediksi 1,2 juta unit.

”Jadi, penjualannya stagnan sekali. Makanya, kemungkinan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan shift kerja di sektor otomotif sangat besar,” ujarnya.

Menurut Jody, penurunan penjualan kendaraan itu terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun, terutama karena warga kelas menengah cenderung menunda konsumsi. ”Kelas menengah kelihatan sekali menyetop konsumsi dulu,” lanjutnya.

Perkuat konsumsi

Penegasan senada disampaikan Thomas Dharmawan. Dikatakan, pemerintah harus mendorong konsumsi di berbagai sektor agar dunia usaha mampu berkembang sehingga tidak terjadi PHK yang bisa menyebabkan masalah sosial.

”Pemerintah memang berencana menyalurkan kredit untuk mereka yang ingin berwiraswasta agar warga yang menjadi korban PHK bisa punya usaha mandiri. Pemberian kredit ini bagus, tetapi bagaimana wiraswasta ini bisa sukses kalau pasarnya tidak ada? Jadi, pasar atau konsumsi ini perlu diperkuat,” ujarnya.

Mardiasmo memaparkan, pemerintah tidak hanya memperhatikan penguatan sektor usaha, tetapi juga melakukan sejumlah upaya untuk menguatkan daya beli masyarakat. Upaya penguatan daya beli itu, antara lain, dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Keluarga, dan beras untuk rakyat miskin.

”Jadi, pemerintah tidak hanya memperhatikan sisi penawaran (dunia usaha), tetapi juga sisi permintaan (konsumsi masyarakat),” lanjutnya.

Belanja modal

Mardiasmo menambahkan, untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah melakukan berbagai cara, antara lain mempermudah izin usaha, memberikan insentif pajak, dan memberikan bantuan kepada perusahaan padat karya yang mengalami kesulitan agar tidak terjadi PHK.

Di sisi lain, belanja modal pemerintah juga akan didorong berjalan lebih cepat guna menggerakkan perekonomian.

Untuk mempercepat belanja modal itu, lanjut Mardiasmo, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah segera melaksanakan proyek tanpa harus takut dikriminalisasi.

Sebab, Presiden telah meminta aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan, tidak buru-buru membawa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran pemerintah daerah ke ranah pidana.

Ini karena bisa jadi temuan BPK itu hanya berkaitan dengan masalah administratif, bukan persoalan hukum.

Penyaluran dana desa juga akan dipercepat dan mekanismenya dipermudah sehingga dana benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa.

”Dengan adanya surat keputusan bersama tiga menteri yang disahkan beberapa waktu lalu, pemerintah desa sangat dimudahkan mengelola dana desa. Dengan begitu, proyek pembangunan di desa yang bersifat padat karya bisa berjalan baik,” tutur Mardiasmo.

Paket III

Pekan ini pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi III dengan tujuan memperbaiki iklim usaha.

Poin utama paket kebijakan tersebut antara lain penurunan harga bahan bakar minyak, listrik, dan gas; perluasan penerima kredit usaha rakyat; serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan.

Aloysius Kiik Ro menyebutkan, BUMN-BUMN turut menyumbangkan upaya penguatan daya beli masyarakat, yakni dengan pelaksanaan proyek-proyek yang membuka lapangan pekerjaan.

”BUMN-BUMN kita sekarang lebih fokus pada sektor strategis, misalnya infrastruktur. Sementara sektor lain yang sudah kompetitif lebih baik digarap oleh perusahaan swasta,” lanjutnya.(HRS)