Rabu, 1 Oktober 2025

Muktamar Nahdlatul Ulama

PPP Ingatkan Musyawarah yang Tertib dan Sejuk di Muktamar NU

Pria yang akrab dipanggil Romy itu menyerukan agar Muktamar‎ dapat tercipta pelaksanaan musyawarah yang aspiratif, sejuk dan tertib

SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Presiden RI, Joko Widodo didampingi Ketua Umum PBNU, KH Said Agil Siradj, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin dan Gubernur Jatim, Soekarwo saat akan menabuh bedug membuka Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang, Sabtu (1/3). Muktamar yang digelar di 4 ponpes akan berlangsung hingga Rabu (5/8). SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy menyatakan partainya ikut menyambut Muktamar NU ke-33. NU merupakan salah satu organisasi Islam yang melahirkan PPP.

Pria yang akrab dipanggil Romy itu menyerukan agar Muktamar‎ dapat tercipta pelaksanaan musyawarah yang aspiratif, sejuk dan tertib.

"Konsep pemilihan pimpinan PBNU, baik rais 'aam maupun ketua umum tanfidziyah, hendaknya didasarkan atas aspirasi mayoritas muktamirin, mengingat muktamar sesuai AD/ART NU, adalah forum tertinggi kedaulatan anggota. Pemaksaan konsep tertentu, apakah ahlul halli wal 'aqdi (ahwa) atau lainnya, hanya akan menjauhkan muktamar dari semangat kedaulatan muktamirin," kata Romy melalui pesan singkat, Minggu (2/8/2015).

Pimpinan PBNU ke depan, kata Romy, hendaknya figur yang mampu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ia mengingatkan khittah NU 1926 yang ditegaskan dalam Muktamar NU di Situbondo (1984) dan Lirboyo (2009) harus teguh dijadikan pedoman, untuk tidak membuat NU turun pangkat menjadi milik golongan atau kekuatan politik tertentu.

"Dengan besaran jumlah pengikut dan moderasinya, NU tidak sepatutnya direduksi mjd hanya alat, bahkan 'underbow' kekuatan politik atau golongan tertentu. Pemimpin NU ke depan harus mampu meletakkan dirinya imparsial dalam menjawab tantangan global, bukan mereduksi diri pada kepentingan primordial, taktis, bahkan, partisan," ujarnya.

Kemudian, kata Romy,‎ Jargon 'Islam Nusantara' yang diniatkan mewadahi moderasi dan kesemestaan hadirnya Islam, hendaknya merupakan cerminan ideal salah satu pilar peradaban. Jangan sampai menjadi jargon yang justru ditumpangi kepentingan liberalisme, pluralisme, dan relativisme, agama.

"NU ke depan, adalah NU yang mengayomi seluruh agama, seluruh ormas Islam, seluruh partai politik, seluruh lembaga negara, seluruh lapisan sosial masyarakat, seluruh bangsa Indonesia, dan seluruh dunia," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved