KPK Layangkan Surat Edaran Larangan Menggunakan Mobil Dinas untuk Mudik
Surat edara KPK melarang penggunaan mobil dinas negara untuk angkutan mudik. Di dalam surat itu juga melarang PNS menerima gratifikasi Idul Fitri.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Surat edaran yang melarang penyelenggara atau pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinas untuk mudik akan dikeluarkan dan disebarkan KPK ke instansi pemerintah.
"Akan disampaikan imbauan dalam surat tersebut yang berkaitan dengan penggunaan mobil dinas untuk perjalanan mudik atau pulang kampung," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Priharsa menambahkan dalam surat tersebut juga mengatur tentang larangan bagi penyelenggara negara dan PNS untuk menerima gratifikasi sehubungan semakin dekatnya Idul Fitri.
"Termasuk di antaranya larangan untuk menerima gratifikasi bagi penyelenggara dan pegawai negeri sipil. Dalam waktu dekat surat edaran itu akan diedarkan ke seluruh instansi," tukas Prihasa.
Di lain sisi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengizinkan para PNS menggunakan kendaraan dinasnya untuk dipakai mudik Lebaran meski dengan catatan.
Syarat itu di antaranya hanya berlaku untuk PNS yang belum mempunyai keluarga, tidak memiliki kendaraan pribadi dan yang penghasilannya relatif rendah. Jika sudah punya mobil pribadi, tak boleh menggunakan mobil dinas.
![[FULL] Kesaksian Murid yang Belajar di Markas PKI sebelum G30S, Ungkap Kondisi Sumur Lubang Buaya](https://img.youtube.com/vi/Y9-ffUbZuwc/mqdefault.jpg)
