Jumat, 3 Oktober 2025

Kabinet Jokowi JK

Projo: Maaf, Menteri Ekonomi Harus Dirombak

Pro-Jokowi pun mendorong adanya pergantian menteri di sektor ekonomi yang dianggap tak mampu

Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.C0M/FX ISMANTO
Budi Arie Setiadi, Koodinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi, menghadiri undangan Tribun dalam acara dialog dan livecahate, Kamis (20/2/2014) di markas Tribun Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan agar melakukan perombakan kabinet semakin kuat. Selain dorongan partai politik, kelompok relawan Pro-Jokowi pun mendorong adanya pergantian menteri di sektor ekonomi yang dianggap tak mampu memperbaiki perekonomian.

"Kami menilai sektor ekonomi kita berat sekali. Ini sudah sampai tahap emergency call karena kita sudah harus bekerja keras sekali untuk menyelamatkan bangsa ini. Melambatnya gerak ekonomi sampai perlambatan kurs contohnya," ujar Ketua Umum Budi Projo Arie Setiadi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Budi mengingatkan bahwa janji kampanye Jokowi bisa terealisasi asalkan ekonomi terus bergerak. Jika ekonomi tumbuh, pembangunan di sektor riil akan membawa dampak pada masyarakat.

Namun, dengan kondisi ekonomi yang lesu, Jokowi dinilai akan kesulitan menuntaskan janji kampanyenya.

"Dengan segala maaf, menteri di sektor ekonomi saya rasa harus mengalami perombakan. Saatnya kita merumuskan kembali tantangan dan jawaban yang trengginas dari kisruh ekonomi sekarang saat ini," kata Budi.

Apabila pemerintah tak segera membuat perbaikan, Budi khawatir tak hanya pemerintah yang dianggap gagal, tetapi juga kepemimpinan Jokowi.

Hal tersebut bisa pula berdampak pada kepercayaan rakyat atas sistem demokrasi langsung yang telah mengantarkan kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Biarkan saja Presiden yang mandataris rakyat memutuskan keputusannya tanpa pengaruh dari elite dan golongan politik tertentu," kata Budi.

Isu soal reshuffle belakangan ini terus berembus. Dorongan reshuffle juga dilontarkan partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang bahkan meminta tambahan lima kursi menteri.

Atas berbagai isu reshuffle itu, Jokowi meminta publik untuk tidak mengusik para menterinya yang baru mulai bekerja.

Dia meminta agar media tidak menciptakan kegaduhan. Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengutarakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran.(Sabrina Asril)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved