Guru Besar FH Unpad Tantang KPK Publikasikan Alokasi Dana untuk ICW

Namun, Romli berkilah ICW "salah alamat".

"Saya kan mengatakan hanya dugaan-dugaan. Seharusnya ICW bertanya langsung kepada KPK, lembaga yang paling kompeten untuk menjelaskan," tukasnya.

Namun, kata Romli, kalau KPK membantah adanya dugaan tersebut barulah dirinya akan mengumbar data terkait hal tersebut.

"Kalau (KPK) nanti membantah, saya baru akan counter," tegas mantan Penasihat KPK tersebut.

Surat Klarifikasi

Peneliti ICW Donald Fariz menegaskan, bakal mengirimkan surat kepada Romli untuk meminta klarifikasi atas tudingan lembaganya menerima dana dari KPK.

Ia bahkan menilai, tudingan Romli tersebut merupakan upaya mencemarkan nama baik LSM anti-rasuah tersebut.

"Jika ini disebutkan berulang oleh Romli, ada niat jahat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar," ujar Donald dalam jumpa pers di Kantor ICW, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Padahal, sambungnya, anggaran dasar dan rumah tangga ICW secara tegas melarang menerima apa pun dana yang berasal dari APBN maupun APBD.

Peneliti ICW lainnya, Firdaus Ilias, mengatakan menunggu itikad baik Romli dalam waktu 2x24 jam untuk memberi klarifikasi tudingan yang dinilainya fitnah melakui akun media sosial.

"Kalau tidak ada itikad baik, maka ICW akan melakukan tindakan hukum untuk menjaga nama baik ICW," tandas Firdaus.

Penelusuran Tribunnews.com, Romli berkicau melalaui akun Twitternya @Romliatma, 19 mei 2015, sebagai berikut :

"Hasil audit BPK. Atas kinerja KPK hrs dibuka kepd publik sesuai UU KPK. Termasuk dana2 yang digunakan ICW dan Koalisi LSM anti korupsi"

"Bgmn ICW tdk mau akui sbg ormas mtr UU Ormas tapi terima proyek dari KPK dan APBN mau? Dimana tanggung jawab kalian"

"Apakah audit BPK RI juga dilakukan terhadpa ICW dan Koalisi LSM antikorupsi sebagai pengguna dana APBN dan KPK"