Survei: Opsi Reshuffle, Publik Ingin Menteri dari KMP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) menyatakan bahwa sebanyak 96,5 persen responden menginginkan Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) kabinetnya.

Salah satu opsi reshuffle, Jokowi memasukkan menteri dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Ternyata, sebanyak 52 responden atau 15,12 persen responden meminta agar Jokowi memasukkan pihak KMP juga ke kabinet," ujar juru bicara Kedai Kopi Hendri Satrio di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Riset dilakukan melalui kuesioner online di situs uneg2politik.com dengan jumlah responden sebanyak 344 orang.

Sebagian besar responden, yakni 58,15 persen berharap ada tambahan menteri dari profesional atau akademisi di kabinet Jokowi.

Selain itu, sebanyak 22,67 persen responden memilih menteri tidak perlu diganti, tapi hanya dirotasi posisinya ke kementerian lain.

Sebanyak 2,33 persen responden setuju jika ada tambahan menteri dari Koalisi Indonesia Hebat, terutama dari PDI Perjuangan.

Kemudian, sebanyak 1,76 persen responden memilih adanya perombakan kabinet dan menambah menteri yang sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Apakah menteri KIH dinilai kurang, makanya publik ternyata mau menteri dari KMP?" kata Hendri.

Politisi Partai Golkar Misbakhun yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa wajar saja masyarakat menginginkan ada menteri yang berasal dari KMP untuk masuk ke Kabinet Kerja.

Menurut dia, selama ini KMP mendukung penuh program-program pemerintah terutama untuk mewujudkan Konsep Nawacita Jokowi.

"Implementasi kebijakan pemerintah, misalnya saat Menteri Keuangan bicara APBN-P 2015, yang banyak memberi dukungan anggota DPR yang dari KMP," kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan, justru banyak anggota DPR dari fraksi yang tergabung dalam KIH yang menolak program-program tersebut.

Menurut dia, KMP sepakat berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang berlandaskan nawacita.

"Kita yang di KMP dalam rasionalisasi negara harus berjalan. Apa yang jadi keinginan Presiden harus diimplementasikan selama membangun rakyat," ujar Misbakhun.(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)