Jokowi Diminta Jelaskan ke DPR Alasan Tak Melantik Budi Gunawan

Dia mengatakan, dari awal proses pemilihan Kapolri sudah terpenuhi secara konstitusi. Presiden dengan masukan Komisi Kepolisian Nasional mengusulkan kepada DPR. Kemudian, DPR menyetujui. Nah, setelah DPR menyetujui maka Presiden pun harus melaksanakan persetujuan itu. "Tentunya presiden harus mengeksekusi," katanya.

Menurut Irman, kalaupun Presiden ada perbedaan selera soal Kapolri, itu tidak jadi masalah. Namun, mekanisme sesuai konstitusi jangan sampai terputus. "Berhentikan yang lama tapi ajukan lagi (nama baru)," tegasnya.

Dia menegaskan, tentu sepakat tidak memberikan ruang kepada presiden atas dasar rasional politik apapun untuk tidak menjalankan Undang-undang. "Ini puncak kehormatan kita sebagai berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing dalam kesempatan itu menegaskan, penentuan Kapolri merupakan pertarungan politik.

Namun demikian, Emrus mengingatkan Jokowi harus tetap merujuk kepada konstitusi.

Merus menilai secara kasat mata ada dua hal yang membuat Presiden Joko Widodo saat ini terindikasi terjerumus. Pertama, Emrus menyebut soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pascabeberapa saat dilantik sebagai Presiden.

Menurut Emrus, saat itu sudah banyak yang mengatakan termasuk para pakar supaya BBM tidak dinaikkan. Salah satu alasannya tren minyak dunia akan terus mengalami penurunan. Namun, pemerintah tetap menaikkan BBM.

Meskipun pada akhirnya diturunkan lagi, harga barang-barang lain seperti sembilan bahan bokok yang ikut naik seiring kenaikan BBM sudah tak bisa diturunkan lagi. "Tapi BBM tetap dipaksakan naik, akibatnya rakyat menderita," tegasnya.

"Kalau Jokowi yang merumuskan atau membuat keputusan itu, berarti Jokowi tidak berpikir tentang kerakyatan dan Nawa Cita. Tapi, kalau itu dirumuskan oleh tim-nya, ada agenda politik apa di balik itu?" tanya pengajar di Universitas Pelita Harapan dan Universita Mercu Buana ini.

Karenanya, dia pun menegaskan, sudah saatnya Menteri ESDM Sudirman Said mundur karena kenaikan harga BBM ini. "Harusnya malu dong, tidak berpikir matang dalam mengambil keputusan. Baru dinaikkan sudah diturunkan lagi. Tapi, akibatnya rakyat yang harus menanggung beban kenaikan harga-harga barang lainnya," kata dia.

Soal kedua, kata dia, terkait pencalonan Kapolri. Emrus berpandangan, pengajuan Komjen Badrodin sebagai calon Kapolri itu sama saja membatalkan pelantikan Komjen BG yang sudah disetujui DPR.

Meskipun, kata dia, pembatalan Komjen BG tidak diucapkan langsung oleh Jokowi. "Tapi, dalam komunikasi itu namanya makna denotatif. Dengan pernyataan mencalonkan Haiti sebagai Kapolri, artinya Presiden ingin menyatakan pelantikan Budi Gunawan saya batalkan," kata Emrus.

Nah, sikap Jokowi ini dianggapnya sebagai sebuah inkonsistensi. Sebab, sebelumnya Presiden hanya menyatakan bahwa pelantikan BG ditunda, bukan dibatalkan. "Ini inkonsistensi. Kalau inkonsistensi sangat berbahaya. Dia yang mengajukan, dia yang tak melantik. Terkecuali bukan dia yang mengajukan," kata Emrus.

Ia melanjutkan, kalau memang BG dikatakan punya kelemahan, berarti tim-tim yang berada di sekitar Presiden telah lemah menganalisis dan menelusuri rekam jejak yang bersangkutan. "Kalau tidak tahu data tentang BG sebelumnya, berarti timnya presiden itu lemah," katanya.

Dia mengatakan, tidak mengangkat BG sebagai Kapolri sama maknanya tim kepresidenan lemah melakukan seleksi. "Makanya, kalau saya berpendapat Budi Gunawan tetap dilantik, karena ini lebih aman bagi Jokowi," katanya.

Barulah nanti, Emrus melanjutkan, terserah kembali kepada Jokowi soal apakah akan menonaktifkan BG setelah melantik.

Kalau tidak melantik, ia menambahkan, artinya Jokowi mencederai konstitusi. "Tidak menghargai legislatif sebagai lembaga yang diakui negara untuk memproses usulan Presiden," tegasnya.