Rini Soemarno dan Sofyan Djalil Dinilai Patut Di-Reshuffle

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Joko Widodo akan memasuki periode triwulan pertama.

Ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Jokowi pun sangat besar dengan adanya dukungan menteri-menteri untuk mewujudkan visi misi presiden.

Peneliti Senior Indonesia Public Intitute, Karyono Wibowo, mengatakan Presiden Joko Widodo harus memiliki catatan terkait rapor menteri Kabinet Kerja selama triwulan pertama.

Catatan tersebut diperlukan untuk merombak kabinet jika menteri tak sejalan dengan visi misi presiden.

"Soal reshuffle kabinet tidak bisa digeneralisir karena tidak semua menteri yang tidak sesuai dengan visi misi presiden. Catatan diperlukan agar enam bulan menteri bisa dirombak jika mempunyai rapor merah," kata Karyono seusai dialog kebangsaan di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ia berpendapat, rapor ini diperlukan untuk memberikan teguran kepada para menteri yang belum bekerja optimal.

Menurutnya, beberapa menteri yang dicap kurang optimal oleh publik yaitu Menteri Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Menteri-menteri tersebut dinilai kurang optimal disebabkan kebijakannya kurang tepat.

Adapun kebijakan tersebut terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak, stabilitas harga barang, penjualan aset BUMN, dan listrik.

"Kalau bertentangan dengan prinsip kepentingan rakyat maka perlu reshuffle. Ini ukuran kinerjanya selama triwulan pertama karena itu prinsip,"ucap Karyono.

Ia menambahkan, presiden Joko Widodo disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar selalu memantau menteri-menterinya untuk tidak terlibat korupsi.