Ruhut: Ical Telat Mikir, Harusnya Jangan Lawan Kehendak Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku senang dengan berubahnya sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, yang kembali mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, dalam Munas Bali, Aburizal menginstruksikan Fraksi Golkar untuk menolak Perppu Pilkada. "Bagus, Pak Aburizal menjilat ludahnya kembali, hahaha," kata Ruhut sambil tertawa lepas, saat dihubungi, Rabu (10/12/2014).

Menurut Ruhut, keputusan Aburizal yang menolak Perppu Pilkada terlalu terburu-buru. Aburizal, kata dia, hanya mementingkan kehendak peserta Munas dan tidak mendengarkan suara masyarakat yang menginginkan pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.

"Pak Aburizal kemarin telmi, telat mikir. Harusnya jangan lawan kehendak rakyat," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, menurut Ruhut, dalam Munas IX tersebut, Aburizal juga tak memikirkan komitmen bersama yang telah dibangun Demokrat bersama parpol dalam Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu Pilkada.

Untungnya, kata Ruhut, SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mampu bersikap tegas dan langsung mengingatkan kekhilafan Aburizal. "Pak SBY itu cerdas, santun, bersih, tapi dia beranih bilang Golkar pengianat," ujar Ruhut.

Dalam akun Twitter-nya, @aburizalbakrie, Selasa (9/12/2014) malam, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali yang berubah sikap mendukung Perppu Pilkada.

Aburizal mengatakan, usulan untuk menolak perppu datang dari 547 pemilik hak suara di Munas Bali dan 1300 peninjau.

Pilkada melalui DPRD juga, kata Aburizal, sesuai degan idealisme Golkar dan KMP yang memperjuangkan prinsip pancasila.

Namun, lanjut dia, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, yang merupakan substansi dari hadirnya Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY.

Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama itulah yang menjadi alasan Partai Golkar mengubah sikapnya terkait Perppu Pilkada.