Prahara Partai Golkar

Ical Minta Pemecatan Presidium Dibahas di Munas Golkar

Tayang: Selasa, 2 Desember 2014 17:24 WIB

Penulis: Ferdinand Waskita

Editor: Johnson Simanjuntak

Ical Minta Pemecatan Presidium Dibahas di Munas Golkar

TRIBUN BALI/RIZAL FANANY

Peserta Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX dari DPD Papua Barat menyampaikan pandangan umum menerima semua laporan pertanggungjawaban Ketua Golkar di hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Sebagian besar DPD dari berbagai daerah mendukung langkah Ical menjadi ketua Golkar dan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan pertimbangan partai periode 2014-2019. (TRIBUN BALI/RIZAL FANANY)

Baca Selanjutnya:

Analisis APBN 2026 dan Tantangannya, Partai Nasdem Minta Masukan Akademisi UI

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta permasalahan Presidium Penyelamat Partai Golkar dibahas dalam komisi. Komisi-komis itu dibentuk dalam Munas IX Golkar di Hotel Westin, Bali.

"Keberadaan presidium inkonstitusional dan premanisme, perlu tindakan tegas, sebagian besar diambil tindakan tegas dan diusulkan dipecat. Silakan dibahas di komisi," kata Ical di Hotel Westin, Bali, Selasa (2/12/2014).

Ical mengingatkan mengenai kebebasan yang tidak identik dengan demokrasi. Ia menyebut demokrasi memiliki aturan main yang jelas di mana jika berada di partai poltik mengacu kepada AD/ART.

"Kebebasan tidak ada aturan main bahkan cenderung menghalalkan segala cara. Pembentukan presidium tidak diatur dalam AD/ART," tuturnya.

Demokrasi, kata Ical, juga dilakukan secara akal sehat secara rasional. Hal itu berbeda dengan kebebasan.

"Melakukan cara yang tidak masuk akal tidak rasional sebagai rujukan perilaku premanisme. Anarkisme dan Premanisme, bukan ciri kader Golkar," katanya.