Prahara Partai Golkar
Kapolri Mengaku Sudah Terima Pemberitahuan Munas Golkar di Bali
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengaku sudah menerima pemberitahuan penyelenggaraan munas ke IX Partai Golkar.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengaku sudah menerima pemberitahuan penyelenggaraan munas ke IX Partai Golkar yang rencananya digelar 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.
"Soal itu (Munas) pemberitahuan sudah ada, sudah saya terima," kata Kapolri usai memimpin Apel Pemberangkatan FPU VII "Garuda Bhayangkara" ke Sudan, Rabu (26/11/2014) di Lapangan Baharkam Polri.
Dikatakan Kapolri, untuk Munas Golkar, yang diperlukan ialah pemberitahuan bukan izin.
"Munas itu pemberitahuan saja, tidak perlu izin. Sama seperti unjuk rasa, hanya pemberitahuan," terang Sutarman.
Sutarman menambahkan, apabila sudah ada pemberitahuan maka kegiatan parpol itu diizinkan atau tidak, tidak dipersoalkan.
"Saat ini sedang dievaluasi soal aspek keamanannya," terang Sutarman.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijanto meminta Polri tidak mengizinkan munas ke IX Partai Golkar yang rencananya digelar 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.
Instruksi ini menyusul insiden bentrokan antar kader "partai beringin" yang pro dan kontra ihwal munas tersebut, hingga beberapa orang terluka.
"Ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar di Bali. Apalagi munas menghadirkan lebih banyak kader golkar dari DPD 1 dan 2 seluruh Indonesia," tegas Tedjo.
Tedjo juga minta pimpinan Golkar legowo menunda munas, karena akhir 2014 adalah puncak kunjungan wisatawan ke Bali.
Pasalnya apabila rusuh, dikhawatirkan negara lain akan mengeluarkan "travel warning" bagi warganya untuk liburan ke Bali, sehingga merugikan sektor pariwisata.