KPK Didesak Buka Nama-nama Menteri yang Dicoret Merah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat soal anggaran sekaligus Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai penting KPK membuka nama-nama menteri kabinet Presiden Jokowi yang diduga memiliki catatan jelek atau bertinta merah. Itu penting sebagai pertanggungjawaban lembaga antirasuah kepada publik.

"KPK harus membuka nama-nama menteri yang berlapor merah. Nama-nama menteri penting dibuka oleh KPK, sebagai pertanggungjawaban pernyataan mereka ke publik," kata Uchok kepada wartawan, Minggu (2/11/2014).

Menurut Uchok, jika tidak bersedia mem-blow-up nama-nama tersebut, itu sama saja KPK sudah membuang isu liar soal menteri berapor merah ini ke masyarakat. Apalagi, pekerjaan menteri, dinilai Uchok, amat penting demi kelancaran pemerintahan.

"Tanpa mereka buka ke publik, berarti nanti KPK dihujat oleh publik bahwa KPK lagi 'main mata dengan koruptor'," ujarnya. "Selain itu, dengan membuka nama-nama menteri berlapor merah, berarti kecurigaan publik kepada KPK lenyap, dan KPK clear tidak bisa dituduh bahwa masuk angin oleh uang Koruptor," sambungnya.

Uchok menambahkan, publik perlu mengetahui, apakah menteri-menteri berapor merah versi KPK dan PPATK, ada atau tidak di kabinet Jokowi. Karena sebelumnya Jokowi sendiri mengatakan akan menciptakan pemerintahan yang bersih. Terlebih, jika terpublish rekam jejaknya, maka publik dapat serta mengawasi jalannya pemerintahan.

"Yang dimaksud menteri yang berlapor merah adalah menteri-menteri yang diserahkan kepada KPK, dan menteri ini sudah ada yang jadi menteri, dan juga dihapus atau tidak jadi menteri. Nama-nama menteri ini semua harus dibuka oleh KPK, biar KPK clear dan jujur ke Publik," imbuh Uchok.

Seperti diketahui polemik tinta merah menteri di kabinet Jokowi terus bergulir. Tidak sedikit pihak yang meminta pihak berwenang membukanya saja, agar tak menjadi isu liar di partai politik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, sempat berjanji akan membuka menteri yang diberi tanda merah dan kuning oleh pihaknya. Tetapi, hingga saat ini, KPK belum juga membuka rekam jejak para menteri yang diduga terlibat sejumlah kasus korupsi ini tersebut.

Kabar berkembang, satu di antara nama yang diduga masuk dalam daftar 'merah', yakni Menteri BUMN, Rini Soemarno. Rini yang pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan jadi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus.

Misalnya terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Bahkan Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional dinilai telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Selain itu kabar terima juga ada nama Tjahjo Kumolo, yang diduga berkaitan dengan kasus travel cek pemilihan Miranda Swarai Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.