ICW Imbau Jokowi Tolak Calon Menteri Titipan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai pemegang hak prerogratif dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi diminta tegas menyusun formasi pembantunya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau Jokowi menolak calon-calon menteri titipan dari siapa pun, apalagi bila calon titipan itu punya jejak rekam bermasalah.

"Untuk menghindari kabinet transaksional, Jokowi harus tegas pada kriteria menteri yang dipilih," kata Aktivis ICW, Donal Fariz, Selasa (21/10/2014).

Jejak rekam calon Menteri, kata Donal, harus jadi pegangan utama. Apalagi Jokowi sudah melibatkan KPK dan PPATK untuk ikut membantunya menelusuri jejak rekam calon pembantunya di kabinet. Mereka yang selama ini terindikasi punya jejak rekam bermasalah, harus ditolak masuk kabinet.

"Para menteri harus memiliki rekam jejak kapastias, integritas yang baik. Maka dengan pelibatan KPK dan PPATK merupakan langkah tepat untuk menghindari orang-orang bermasalah dan titipan menjadi Menteri," ujarnya.

Donal menambahkan jika Jokowi memaksakan diri memilih calon Menteri yang bermasalah, itu akan membuat publik kecewa. Menurutnya jangan sampai pelibatan KPK dan PPATK hanya lip service.

"Bila memaksakan memilih calon menteri bermasalah, ada kesan Jokowi menjadikan KPK hanya stempel. Itu jikalau tetap dilakukan. Akan tetapi semoga itu tidak terjadi,"imbuhnya.