Kamis, 2 Oktober 2025

Pengamat: Kepemimpinan Sistem Presidensial Bisa Hadapi Kegaduhan Politik

Ari nilai kegaduhan politik yang terjadi dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR merupakan proses yang wajar dalam sistem pemerintahan demokratis.

Editor: Hasanudin Aco
Warta Kota/henry lopulalan
Presiden terpilih Jokowi menyapa awak media dari dalam mobil selesai silaturrahim di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (5/10/2014). Pertemuan yang di hadiri pimpinan partai polilik dan ketua fraksi koalisi ini untuk membicarakan soal pemilihan pimpinan MPR yang mulai digelar. Warta Kota/henry lopulalan 

Itu artinya, tawaran Jokowi bukanlah pertarungan atau bahkan “peperangan” melainkan kerjasama dengan semua kekuatan politik termasuk yanbg menguasai DPR untuk bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"Ini artinya, sudah jelas siapa kekuatan politik yang ingin kegaduhan politik ini tetap terjadi," tandasnya.

Menurut Ari, komitmen Presiden terpilih untuk tetap menjalankan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Jokowi terlihat tetap dengan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat dan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Ini menjadi titik pembeda antara pemimpin yang populis dengan model perpolitikan yang dikendalikan oligarki-elite. Pemimpin populis akan selalu mendapatkan dukungan rakyat melalui participatory democracy.

Dalam pengalaman mengelola pemerintahan sebelumnya, baik di Solo maupun Jakarta, Presiden terpilih sudah terbiasa menghadapi tekanan politik sebagai akibat dukungan minoritas di Parlemen/ DPRD.

"Dalam menghadapi tekanan politik, Presiden terpilih terbukti tetap konsisten dengan program-program pro rakyat. Hal ini membuahkan hasil, karena rakyat dalam pemilu menjadi penilai dari kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang pemimpin," ungkap Ari.

Singkatnya, kata dia, kegaduhan politik akan bisa dihadapi oleh kepemimpinan presidensial yang kuat dan didukung rakyat.

Pengalaman sebaliknya, baik selama KIB jilid I dan KIB Jilid II, justru memperlihatkan absennya kepemimpinan Presiden yang kuat dan tegas. Walaupun ada upaya untuk akomodasi kekuatan politik di parlemen dalam kabinet dan Setgab Koalisi Pendukung SBY-Boediono namun kenyataan perilaku politik beberapa partai (terutama Golkar dan PKS) masih menunjukkan quasi koalisi/opisisi sehingga ciptakan kegaduhan politik.

"Dengan demikian, model perpolitikan dengan cara akomodasi sebanyak mungkin partai untuk jamin stabilitas pemerintahan justru tidak terbukti berhasil dalam pengalaman pemerintahan SBY.

Oleh karena itu, Presiden Terpilih tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Kemimpinan Presidensia yang kuat dan konsisten dalam menjalankan prinsip kerja-kerja ideologis untuk rakyat dalam program Nawa Cita adalah solusi hadapi kegaduhan politik," ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved