Menlu Perlu Minta Keterangan Resmi ke Austarlia, Inggris da AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mendesak Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa meminta keterangan resmi atas sinyalemen adanya penyadapan Presiden SBY ke Australia maupun Inggris dan Amerika Serikat.

Dengan itu, baru lah tepat mengambil sikap resmi sesuai standard diplomasi sesuai fakta yang ada.

Sementara di saat yang sama, tentu saja kementeria luar negeri dan lembaga-lembaga intelejen mengevaluasi pengamanan dan keamanan internal komunikasi Presiden.

"Jika memang rawan dibobol maka perlu pengetatan," tegas politisi PDI-Perjuangan ini kepada Tribunnews.com, Selasa (30/7/2013).

Lebih lanjut kata dia, saatnya Presiden melakukan reposisi relasi dengan negara-negara sahabat. Termasuk, policy 'zero enemy' itu memang halusinasi bahkan terhadap the second country of president.

Sebelumnya, Media Australia mewartakan adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009 silam.

Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald, (26/7), mengabarkan sejumlah perangkat komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan agen intelijen Inggris.

Dalam laporan disebutkan, pejabat Australia yang hadir dalam pertemuan kepala negara itu mengungkap, delegasi Australia memperoleh 'dukungan intelijen yang sangat baik', termasuk informasi yang dibagikan oleh Inggris dan AS. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.