Presiden: Jangan Terjadi Lagi Tindakan Kekerasan di Bulan Ramadan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyerukan agar tidak terjadi kekerasan, konflik, perusakan, apalagi tindakan anarkis di bulan suci Ramadan.

SBY berharap semua elemen masyarakat memuliakan dan menghormati Ramadan dengan menjaga jangan sampai terjadi kekerasan, konflik, perusakan, apalagi tindakan anarkis.

"Mari kita semua melibatkan diri. menghormati bulan ramadhan, kedua menolak, mencegah tindakan-tindakan yang tidak semestinya," serunya dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/7/2013).

"Dan manakala itu melanggar hukum, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Hanya dengan cara itu akhirnya kita bisa betul-betul memuliakan dan hormati ramadhan," tambah Presiden.

Lebih lanjut SBY mengingatkan bahwa tidak semua umat islam memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan tenang, seperti di Mesir, Syria, Irak, Afganistan, Pakistan, dan banyak di negara lain yang juga umat di negaranya mayoritas islam.

Karena itu menurutnya layaknya masyarakat bersyukur bahwa di Indonesia, memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan tenang.

"Karena itu, mari kita jaga keadaan negara kita yang baik sperti ini, tidak ada gangguan apapun," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY memerintahkan Kepolisian RI menindak tegas seluruh kelompok yang melakukan pelanggaran hukum dengan kekerasan, pengrusakan, dan main hakim sendiri, terutama Front Pembela Islam. Hal ini disampaikan presiden sebagai tanggapan atas banyaknya polemik di media sosial mengenai bentrok warga dan FPI di Sukorejo, Kendal yang terjadi saat bulan Ramadan.

"Posisi negara sangat jelas, posisi saya sangat jelas, tidak memberikan toleransi yang melakukan aksi-aksi perusakan, kekerasan, main hakim sendiri dan melanggar aturan yang berlaku di negeri ini," kata Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta International Expo Kemayoran, 21 Juli lalu.

Terhadap bentrok di Kendal, presiden juga meminta masyarakat untuk dapat tenang dan menahan diri. Masyarakat diminta untuk patuh pada hukum dan menyerahkan kasus kepada aparat keamanan.

"Di negeri tercinta ini ada hukum dan tatanan yang berlaku. Tidak boleh ada elemen mana pun, yang menjalankan hukum di tangannya sendiri, kecuali penegak hukum," kata presiden.