Wiranto: Deklarasi Tidak Langgar Aturan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik yang muncul di kalangan internal Partai Hanura terkait deklarasi Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai calon wakil presiden, mendapat respon dari Wiranto, pendiri sekaligus ketua umum partai itu. Wiranto menegaskan, tak ada perpecahan di Partai Hanura.

"Yang pasti tidak ada pergolakan di Partai Hanura. Perbedaan pendapat itu hal biasa di partai politik. Barangkali hanya penyampaiannya di luar konteks partai, ya sah-sah saja. Tinggal kita lihat dari masalah etika politik dan prosedur yang harus dilalui," tegas Wiranto kepada wartawan di DPP Hanura, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Sebelumnya, politikus senior Partai Hanura, Fuad Bawazier, menyatakan deklarasi Wiranto-HT sebagai capres dan cawapres tak sesuai dengan AD/ART partai. Menanggapi tudingan itu Wiranto menjelaskan,  Fuada Bawazier tidak hadir dalam saat forum pengambilan kebijakan mengenai capres dan cawapres Partai Hanura.

"Kalau (Fuad Bawazier) hadir pasti menyatakan itu sah. Mengapa? Karena yang saya hadapi secara substansif merupakan forum yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengambil keputusan strategis, yakni pengurus DPP ditambah ketua DPD di 33 provinsi," katanya.

Wiranto juga menjelaskan partai Hanura harus segera mengambil keputusan strategis menyambung keputusan Forum Rapat Pimpinan Nasional 2011 yang secara aklamasi menyetujui dan menyepakati dirinya menjadi capres 2014 dari Partai Hanura.

"Lalu, saya menjelaskan bahwa untuk kebutuhan itulah segera kita tunjuk cawapres yang akan mendampingi capres dari Hanura,  dengan penjelasan bahwa kita memang akan masuk dalam wilayah tidak lazim atau tidak pernah dilakukan partai manapun," kata mantan Panglima ABRI itu.

Menurutnya, situasi tidak lazim tersebut yaitu menentukan capres dan cawapres dari partai sendiri. Itu tak pernah dilakukan, karena rata-rata partai lain menunggu pengumuman Pemilu Legislatif, yakni sekitar April 2014.

"Kami anggap waktu menuju pemilihan presiden sangat sempit. Saya sendiri sudah dua kali (mengikuti pemilihan presiden) dan saya kira untuk menyusun pasangan itu ada problem politis, psikologis, pro kontra, dan sebagainya. Belum lagi kampanye, itu sangat sempit," ungkapnya.

Mantan ajudan Presiden Soeharto itu menambahkan, dalam alam demokrasi di negara maju, selalu parpol mencalonkan sendiri capres dan cawapresnya.

"Mengapa tidak kita mengikuti hal-hal positif tersebut. Kedua, toh kami dari Partai Hanura punya potensi untuk menyiapkan kadernya menjadi capres dan cawapres," kata Wiranto.

Selain itu pasangan Wiranto-HT juga memberikan refleksi adanya kebersamaan antarumat beragama dan perbedaan antargenerasi, serta perbedaan antarprofesi.

"Ini juga refleksi segala perbedaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, misal butuh satu duet kepemimpinan yang tegas dan bisa menjembatani perbedaan di negeri ini," katanya.

Pemikiran tersebut kemudian disampaikan kepada forum yang dihadiri floor (anggota DPP dan DPD Partai Hanura dari 33 provinsi).

"Mereka menyatakan setuju dan melakukan standing aplause. Lalu saya tanyakan kembali apa ada yang tidak setuju? Mereka semua mengatakan setuju secara bulat. Lalu diketok," lanjutnya.

Oleh karenanya, Wiranto menanyakan, mana yang tidak konstitusional. Dia sangat menyesalkan apabila ada kader partai yang tidak hadir dalam pengambilan keputusan dan menyatakan keputusan kurang tepat.

"Itu masalah internal dan akan diselesaikan," katanya.