Ini Daftar Anggota Dewan Asal Golkar Jarang Hadir Paripurna
aturan tata tertib DPR menjelaskan bahwa pimpinan DPR tidak wajib mengikuti sidang paripurna
"Singkat kata, pertanyaannya kami mau tanda tangan dimana wong kolom untuk tanda tangan kehadiran memang tidak ada? Silahkan cek format daftar absensi kehadiran di DPR. Kolom tanda tangan memang kenyataannya tidak ada di daftar absensi itu," kata Ketua DPP Golkar itu.
Ia meniambahkan bahwa Tahun 2012 absensi dengan sidik jari secara elektronik belum berlaku dan masih dalam tahap uji coba saja.
"Perlu dijelaskan juga bahwa menurut UU dan Tatib MPR/DPR dimana pimpinan MPR memang "tidak harus hadir rapat" adalah karena Pimpinan MPR harus melaksanakan tugas-tugas protokoler mewakili lembaga," katanya.
Hajriyanto mengatakan tugas protokoler itu seperti menerima tamu pimpinan parlemen negara sahabat, perdana menteri atau presiden negara lain, duta besar, dan delegasi-delegasi dalam dan luar negeri.
"Saya berpendapat perlu ada peninjauan ulang dan pembenahan serta perbaikan ketentuan mengenai kehadiran pimpinan MPR/DPR. Jika memang harus hadir, maka tugas-tugas protokoler bagi pimpinan MPR haruslah dihapuskan," tuturnya.
Selain itu, haruslah disediakan kolom tanda tangan pada daftar absensi . "Ini penting agar tidak terjadi fitnah dan proses damaging seperti ini di belakang hari," katanya.
Sedangkan rekapitulasi absensi anggota Fraksi PKB yang dibawah 50 persen sepanjang masa sidang paripurna tahun 2012;
- Masa sidang I:
1. Chusnunia Chalim hadir 44 persen
2. Gitalis Dwinatarina hadir 11 persen
3. Alamuddin Dimyati Rois hadir 22 persen
4. Ach. Fadil Muzakki Syah hadir 11 persen
5. Anna Muawannah hadir 44 persen
- Masa sidang II
1. Gitalis Dwinatarina hadir 25 persen
2. Alamuddin Dimyati Rois hadir 25 persen
3. Ach. Fadil Muzakki Syah hadir 25 persen
4. Ibnu Multazam hadir 25 persen
5. Mirati Dewaningsih hadir 25 persen
6. Peggi Patricia Pattipi hadir 25 persen
- Masa sidang III: kosong (tidak ada yang di bawah 50 persen)
- Masa Sidang IV: kosong
Dikonfirmasi mengenai absensi, Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan pihaknya akan tetap mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi, termasuk tingkat
"Kita lihat dulu apakah ketidakhadiran karena tidak halangan biasanya kalau tidak masuk, ada izin ke paripurna ataupun ke fraksi, akan kita cek tiga orang," tuturnya.