Ulil Diminta Sadar Diri Sebagai Orang Baru di Demokrat

TRIBUNNEWS.COM,.JAKARTA--Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani, mengkritik sikap Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, yang meminta ada nahkoda baru menggantikan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Demokrat.

"Kita pertanyakan agenda Ulil apa? Dia orang baru di Demokrat, baru bergabung. Harusnya dia bisa ukur diri menempatkan diri sebagai kader yang taat azas," kata Irfan Gani kepada Tribunnews.com, Jumat (15/2/2013).

Menurut dia kinerja Ulil selama di Demokrat juga patut dipertakan dan anehnya meminta ada nakhkoda baru di Demokrat padahal Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY sudah meminta semua kader menahan diri.

"Majelis Tinggi sudah katakan persoalan Demokrat dan ada  8 pernyataan yang diumumkan. Kenapa Ulil seperti itu, kami menyayangkan dia menyerang konstitusi dengan pernyataannya seperti itu," katanya.

Justru, menurut Irfan, dalam kondisi seperti ini kader harusnya bisa menjaga diri dan menyelaraskan setiap langkah sesuai pesan yang telah diberikan Majelis Tinggi. "Kenapa dia memulai lagi. Ada apa?" ujar Irfani.

Sebelumnya Ulil Abshar Abdalla berpendapat Demokrat perlu nakhoda baru menggantikan nakhoda lama. Ibarat kapal, kata Ulil, kapal Demokrat yang sekarang sedang tenggelam sudah diambil alih Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono karena kondisinya darurat. Namun hal tersebut tidak cukup karena Demokrat harus tetap memiliki Nakhoda pascakondisi darurat.

"Karenanya masa transisi dan kongres sekarang adalah butuh nakhoda baru. Menurut saya Partai Demokrat butuh pergantian kepemimpinan, muka baru, nakhoda baru, yang bisa menumbuhkan optimisme," ujar Ulil di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Menurut Ulil, saat ini kepemimpinan Anas Urbaningrum tidak mungkin dapat mengerek kembali elektabilitas Partai Demokrat seperti kala menjadi pemenang pemilu dengan 21 persen. Tapi belakangan, elektabilitas partai turun menjadi 8.3 persen.

Dalam kondisi yang darurat ini, ditambah tinggal satu tahun setengah lagi menghadapi Pemilu 2014, nakhoda baru pengganti Anas mutlak dilakukan. Apalagi, jelas tak mungkin mudah menaikkan elektabilitas yang ada sekarang kembali naik.

"Kondisi 8.3 persen adalah kondisi yang sangat darurat. Apakah dirkusus ketua umum kami tersangka atau tidak dalam kasus hambalang tidak penting. Tapi perlu juga memunculkan nakhoda baru Partai Demokrat," tegas Ulil bahwa nakhoda baru bukan untuk kepentingan lain tapi partai.

Ia menekankan apa yang dilakukan SBY dan Majelis Tinggi mengeluarkan delapan butir penyelamatan partai hanya dalam kondisi darurat. Dan setelah masa darurat selesai, SBY kembali menyerahkan kepada nakhoda yang langsung bersentuhan ke publik.

"Begitu darurat selesai maka langkah pengambilalihan juga selesai. Demokrat selain tergantung dengan SBY juga tergantung dengan show case-nya, ketua umumnya. Dan itu butuh wajah baru. Kami menginginkan wajah baru. Jika tak dilakukan, we are loosing a moment," tegasnya.