Manuver Dipo Alam Bahayakan Presiden SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan manuver politik Sekretaris Kabinet Dipo Alam dapat disebut hanya untuk mencari sensasi menjelang 2014, jika tanpa dilengkapi bukti akurat.

Parahnya lagi, Politisi Golkar tegaskan, bahwa manuver tersebut juga dapat menghadirkan risiko yang bisa saja menjadi amat berbahaya bagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tidak tanggung-tanggung, sebab taruhannya (Dipo-red) adalah mereduksi soliditas kabinet, menimbulkan suasana tidak kondusif di kementerian dan memunculkan benih keretakan koalisi Parpol pendukung pemerintah yang dibangun SBY," kritik Bambang Jakarta, Senin (19/11/2012).

Bukan tidak mungkin, kata dia, nantinya akan ada pula menteri yang balik "menyerang" dan melaporkan Dipo. "Misalnya terkait dengan monopoli tepung terigu yang dipasok oleh pengusaha Turki dan lainnya. Dan kalau itu terjadi, maka makin gaduhlah republik ini," ujarnya.

Lanjut dia lagi, per moral, apa yang dilakukan Dipo Alam tidak salah, bahkan harus didukung. Ketika rakyat menyaksikan inkonsistensi dan ambivalensi pemberantasan korupsi dewasa ini, Dipo Alam tampil memacu semangat baru penegakan hukum.

Dipo bahkan menurut Bambang, langsung menggelar perang baru melawan korupsi, dengan mengungkap praktik kongkalikong pengaturan anggaran antara DPR dan kader partai politik di kabinet dan pejabat kementerian.

"Kalau sebelumnya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyerang DPR dengan isu oknum anggota DPR memeras BUMN, giliran Dipo Alam yang juga menyerang DPR serta beberapa kementerian. Namun, pada manuver Dipo Alam, yang tampak adalah episode tentang Sekretaris kabinet menyerang dan mencoreng kabinet dimana dia adalah anggota kabinet itu sendiri. Tentu saja menjadi pemandangan yang tidak lazim," katanya.

Dia menambahkan kasus dugaan korupsi yang dikantungi Dipo memang harus diungkap dan diserahkan ke penegak hukum. Tetapi, sebagai sekretaris kabinet, Dipo mestinya prosedural. Sebab, apa yang dilaporkannya terkait dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan kementerian.

Pasalnya, tegas dia, Kementerian itu dipimpin oleh menteri yang nota bene adalah pembantu presiden.

Klik: