Lagi, Direktur Adhi Karya Teuku Bagus Lari Dikejar Wartawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Operasional I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor kembali kabur usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (25/9/2012) sore.

Terpantau Tribunnews.com, Teuku yang keluar dari kantor KPK sekitar pukul 15.33 WIB itu, ditemani oleh dua orang rekannya.

Teuku yang mengenakan kemeja biru lengan panjang ini, usai keluar KPK, tampak terburu melintasi kerumunan para wartawan.

Bahkan, saat dikejar wartawan, hampir dekat jalan raya, ia langsung berlari cepat menuju mobil bernopol B 8019 VX, yang terparkir di depan gedung Jasaraharja samping KPK.

Seperti diketahui, Bagus dipanggil KPK guna mendalami berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pada pembanguan gedung Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hambalang.

"Ia akan diperiksa untuk pengembangan penyidikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi.

Teuku Bagus Mohamad Noor bukanlah nama baru dalam kasus yang pertama kali dibongkar oleh terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin ini.

Teuku Bagus yang pernah menjabat sebagai Ketua Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dalam proyek ini namanya pernah disebut mantan Sesmenpora Wafid Muharram usai menjadi saksi di KPK.

Wafid mengaku pernah bertemu dengan Teuku Bagus dalam urusan Hambalang di kantornya di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Iya pernah ketemu kalau di kantor. Ya Teuku pernah datang ke kantor saya," kata Wafid.

Sampai saat ini, KPK sudah memeriksa lebih dari 70 orang terkait kasus Hambalang yang memakan biaya sekitar Rp 2,5 triliun.
Nama-nama tersebut antara lain seperti Muhammad Nazaruddin, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, serta Attiyah Laila yang juga istri Anas.

Pada kasus ini juga, KPK telah menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Hambalang. Pada struktur Kemenpora, ia menjabat sebagai Kepala Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga.

Selain itu, KPK membuat penyelidikan baru kasus Hambalang yang fokusnya terkait dengan sertifikasi lahan, pengadaan barang dan jasa Hambalang, serta aliran dana terkait.