DPR Setuju Tiga Lembaga Farmasi Dimerger

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning setuju jika ketiga BUMN farmasi (Kimiafarma, Indofarma dan Biofarma) di merger, digabung menjadi satu.

“Komiisi IX akan mendorong agar ketiga BUMN farmasi tersebut dimerger. Bukan malah di holding. Jika holding dilakukan, akan terjadi pemborosan anggaran lagi,” kata Ribka Tjipating saat dihubungi wartawan Kamis (21/6/2012).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, sebelum merger ketiga farmasi ini dilakakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit. Menurutnya, anggaran negara yang telah dikeluarkan untuk ketiga BUMN farmasi ini sangat bersar.

“Untuk menghadapi Sistem Jaminan Soial Nasional (SJSN) ke II yang akan dilakukan pada bulan Januari tahun 2014 nanti persiapannya harus matang. Karena, anggaran yang dikeluarkan oleh negara sangat besar yakni mencapai Rp 30 triliun,” katanya.

Anggaran SJSN ke I, tambahnya, hanya sekitar Rp 15 triliun untuk mengkaufer 76,4 juta orang. Sementara untuk SJSN ke II anggarannya besar yakni 30 triiliun untuk mengkafer sekitar 120juta orang di Indonesia.

Ribka kemudian mengungkap, kinerja menteri BUMN Dahlan Iskan saat ini tidak maksimal. Indikasinya, menurut Ribka, Dahlan tidak bisa mengelola secara sehat ketiga BUMN farmasi ini.

“Menteri BUMN harus melakukan memilih merger dibandingkan holding. Namun, jika holding dilakukan harus mencakup ketiganya. Bukan hanya Kimiafarma dan Indofarma sedangkan Biofarma tidak," jelasnya.

Komisi IX, katanya lagi, akan secepatnya memanggil ketiga farmasi tersebut utuk membicarakan masalah ini. Dengan maksud, agar, ketahanan farmasi nasional bisa dilakukan demi mensejahterakan rakyat Indonesia.