Pengawasan DPR Perlu Diperjelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait dengan kunjungan sejumlah anggota Komisi III DPR ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, mendapat tanggapan dari pengamat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang.

"Perlu diperjelas fungsi pengawasan dan fungsi kontrol Komisi III tersebut dilakukan sehingga tidak terkesan itu intervensi," ujarnya kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2012).

Sebastian mengatakan, tidak hanya kunjungan ke Semarang saja yang dilakukan Komisi III DPR, masih ada beberapa kunjungan yang dianggap kebablasan terkait pelaksanaan.

"Misalnya sidak soal BlackBerry, sidak soal Tanjung Priok dan sekarang soal merek yang langsung berurusan dengan pihak terkait. Apalagi, ini terkait dengan pelaksanaan," kata Sebastian menerangkan.

Untuk itu, Komisi III perlu mengukur sejauh mana peran kontrol atau pengawasan mereka terhadap para penegak hukum itu, sehingga tidak dapat mempengaruhi jalannya suatu proses penegakkan hukum," ucap Sebastian.