Priyo Ikhlas Sekjen DPR Dipecat

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemecatan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh menyusul adanya proyek pembangunan ruangan Badan Anggaran senilai Rp 20 Miliar terus bergulir. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan Nining harus berani mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait proyek tersebut.

Jika tidak Priyo mengikhlaskan Nining dibawa ke proses hukum untuk diperiksa lebih lanjut.

"Semua pihak yang bersangkut paut mengenai masalah ini harus menjelaskan secara terbuka di depan publik termasuk kepada pihak kesekjenan kita. Untuk membuka se transparan mungkin sedetil mungkin apapun yang menjadi bahan pertayaaan dari kalangan publik harus dipertanggungjawabkan dengan baik, kalau tidak bisa dipertanggungjwabkan ya apa boleh buat. Kami mengikhlaskan kalau pihak-pihak termasuk aparat hukum memeriksa kepada yang bersangkutan,"ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Jumat(13/1/2012).

Menurut Priyo,kalau kesekjenan dengan tiba-tiba melakukan pembangunan tanpa melewati dapur BURT itu salah besar. Tapi kalau sudah jadi program BURT harus dijelaskan ke publik bersama-sama Sekjen dan BURT.

"Tapi pelaksanaan tender saya pastikan ada kaitannya dengan DPR itu adalah kesekjenan kita. Kesekjenan kita ini benar bahwa mereka adalah alat DPR untuk membantu kita tapi sebagai aparat pemerintah dia juga tunduk kepada aparat negara, jadi dengan demikian supaya jelas semua tender-tender itu birokrasi kesekjenanan, tidak ada hubungan dengan DPR,"jelasnya.

Priyo juga meminta jangan ada titik yang ditutupi, harus dijelaskan semuanya.

"Kalau enggak bisa dijelaskan ya harus dipertanggungjawabkan. Kalau memakai rasa keadilan saya tidak sependapat dengan hal itu . Harus ada bangunan yang khusus yang melebihi ruangan lain. DPR memerlukan ruang iya, tapi harus mencitrakan rasa kerakyatan. Tercitra rasa ke parlemenan," paparnya.