Ruang Banggar DPR Ada Tempat Istirahat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa pekerja terlihat serius menyelesaikan sisi-sisi ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Saat disambangi, ruangan baru seharga Rp 20 miliar ini belumlah rampung, bangku-bangku untuk para angggota DPR membahas anggaran, masih disarungi plastik. Mejanya pun, masih terlihat berdebu, sisa-sisa serpihan bahan bangunan yang belum dibersihkan.

Ruang Banggar DPR, ukurannya hampir sama dengan ruang Banggar DPR yang lama. Yang baru, berada persis di samping ruang Komisi III dan Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II DPR. Sementara yang lama, terletak di Gedung Nusantara 1, bersebelahan dengan ruang Komisi X1.

Ruangan Banggar DPR yang baru sebenarnya bukanlah  gedung baru. Sebelum 'disulap' menjadi ruang banggar, ruangan ini memang tak pernah terpakai. Setjen DPR, Nining Indra Saleh mengungkap, ruang yang tak terpakai itulah yang akan difungsikan sebagai ruangan membahas anggaran untuk 83 anggota Banggar DPR.

Yang baru, ruangan Banggar DPR ada kamar untuk istirahatnya. Nining menjelaskan, fasilitas tempat istirahat dibuat, lantaran para anggota Banggar kerap bekerja hingga larut malam.

"Kerjanya yang kadang-kadang sampai larut, sehingga dibutuhkan fasilitas tempat beristirahat.

Ada tiga tender proyek terkait pembangunan ini. Tender pertama, terkait konsultan perencana oleh PT Gubah Laras. Nilai kontraknya mencapai  Rp 565,5 juta.

Tender kedua, konsultan pengawas. Pemenangnya PT Jagat Ona Semesta senilai Rp 234,3 juta dan yang terakhir terkait pengerjaan yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan, senilai Rp 20 miliar.

Anggota Banggar DPR, Bambang Soesatyo mengaku tak tahu menahu, ada pembangunan ruang Banggar yang baru. "Kita tahunya tiba-tiba," kata Bambang.

Kecaman pembangunan ruang Banggar DPR yang baru juga datang dari politisi PDI-P, Maruarar Sirait. Meski bukan anggota Banggar, Maruarar mengaku kecewa dengan sikap Setjen DPR yang tak transparan, menjelaskan kepada publik terkait penambahan fasilitas bagi anggota DPR.

"Kemarin soal renovasi toilet. Sekarang, soal pembangunan ruang Banggar DPR. Setahu saya, ruangan yang lama, tidak ada masalah," kecam Maruarar.

Wakil Ketua MPR RI M Lukman Hakim Saifuddin juga menyayangkan sikap Setjen DPR yang tak transparan kepada para anggota DPR terkait pembangunan ini. Seharusnya, rencana pembangunan ruang Banggar DPR, disosialisasikan dulu ke anggota DPR dan publik, berhak tahu. Dan seharusnya, masalah fisik bukanlah masalah yang harus menjadi prioritas. Apalagi, kata Lukman, hal ini adalah masalah yang sensitif.

"Kalau begini, rakyat  terluka. Saya imbau teman-teman di Banggar DPR, membahas hal-hal yang perlu saja. Anggaran yang terkait fisik baik taman, toilet, kursi, atau ruangan, perjalanan,lainnya,  dihentikan saja," tegas Lukman.