Tak Akan Intervesi Gerakan Penanggulangan Buta Katarak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap gerakan Penanggulangan Buta Katarak yang telah dimulai sejak Januari 2011 lalu. Pemerintah hanya akan memfasilitasi apa yang diperlukan oleh kegiatan ini.

Hal ini diutarakan Wakil Presiden RI Dr Boediono saat menyaksikan kegiatan operasi mata katarak yang ke 6000 di RSCM Kirana, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Menurutnya bila birokrasi ikut intervensi dalam pelaksanaan kegiatan Penangulangan Buta Katarak, biaya operasional bisa meningkat, bahkan bisa dua atau tiga kali lipat. Namun bila gerakan ini dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, tentunya biaya operasional akan juah lebih kecil

Bahkan pada kesempatan yang sama Boediono berharap ke depan semua pihak mendukung gerakan yang telah berjalan dan diharapkan lebih banyak lagi melibatkan masyrakat,

Boediono juga mengutarakan , selama kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk yang mulia, jangan segan-segam menggunakan dirinya sebagai bagian dari promosi. “ Terutama lagi selagi saya masih menjabat Wakil Presiden.” Katanya

Operasi katarak ke 6000 merupakan bukti serius yang dilakukan atas pencanangan gerakan penanggulangan katarak yang dimotori oleh Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (PERDAMI), Sidomuncul serta mendapat dukungan dari pihak Rumah Sakit dan Klinik Mata di Indonesia.

Selain menyaksikan proses operasi katarak, pada kesempatan yang sama Wapres juga menyaksikan penandatanganan komitmen dari beberapa pengusaha, yayasan, lembaga yang berkomitmen akan membantu membiayai operasi katarak bagi warga kurang mampu tahun 2012. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan secara simbolik oleh tiga pihak yaitu Sidomuncul bersama PERDAMI akan memberikan bantuan untuk 12.000 mata penderita buta katarak di Indonesia, Kick Andy Foundation untuk 500 mata dan Harian Umum Jawa Pos 500 mata.

Hingga menjelang akhir tahun 2011 kerjasama PERDAMI dengan Sidomuncul telah memberikan bantuan operasi katarak secara gratis kepada penderita tidak mampu di 19 provinsi, dengan 67 kota melalui 93 Rumah Sakit. Daerah yang telah dibantu antara lain, Acrh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Batam(Kepulauan Riau)Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jabar , Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalsel, Kaltim dan Kalbar.
.