Kejagung Koordinasi KPK Usut Pengadaan Pesawat Merpati MA-60

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan Pesawat Merpati MA-60 asal Cina.

"Ya pasti," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andy Nirwanto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Hari ini Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhony Tjitrokusumo dipanggil Jampidsus Kejaksaan Agung. Ketika ditanyakan apakah terdapat indikasi korupsi dalam pengadaan pesawar Merpati, Andy menyatakan masih mengumpulkan data. "Belum tentu, belum tentu, kita masih menunggu data-data," imbuhnya.

Selain berkoordinasi dengan KPK, Andy juga mengatakan pihaknya juga bekerjasama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan). Andy menambahkan penyelidikan belum sampai pada tahap pemanggilan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri BUMN Sofyan Djalil. "Saya belum sampai kesana ya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki adanya dugaan mark up dana dalam proyek pengadaan pesawat jenis MA-60 dari China yang merugikan negara sekitar USD46 juta. Saat ini, KPK masih terus melakukan pengumpulan alat-alat bukti.

Pesawat Merpati Airlines jenis MA-60 jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011). Kecelakaan ini merupakan kasus kedua yang menimpa pesawat jenis MA-60 di Indonesia dan kelima di seluruh dunia.

Kasus ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang proses pembelian MA-60, padahal pesawat jenis ini tidak mempunyai sertifikasi Europa Aviation Safety Agency (EASA) Eropa dan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, tetapi hanya sertifikasi otoritas penerbangan China.