Kasus Sisminbakum
JAM Pidsus: Teorinya Jaksa Bisa PK Putusan Romli
Kejaksaan Agung mengaku akan mempelajari dahulu salinan putusan Mahkamah Agung yang memutus bebas mantan terpidana korupsi
Penulis:
Y Gustaman
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan
Agung mengaku akan mempelajari dahulu salinan putusan Mahkamah Agung
yang memutus bebas mantan terpidana korupsi Sistem Administrasi Badan
Hukum (Sisminbakum) Romli Atmasasmita. Kejaksaan mengaku belum menyikapi
apakah akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau tidak.
"Kita belum bisa (mengajukan PK) karena belum mempelajari (salinan putusan MA). Salinan itu baru di Kejari. Kalau sudah diterima akan kita pelajari," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Amari kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Rabu (26/1/2011).
Menurut Amari, putusan bebas Romli tersebut tak akan memengaruhi proses hukum tersangka lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibyo. Amari mengatakan, perkara keduanya berbeda dengan perkara Romli, dan dua terpidana lainnya, Syamsudin Manan Sinaga dan Yohanes Waworuntu.
Ia mencontohkan, antara Romli, Syamsudin dan Yohanes terdapat pertentangan dalam putusan di tingkat Mahkamah Agung. Kedua nama terakhir terbukti bersalah. Pertentangan ini memungkinkan Kejaksaan Agung mengajukan PK.
"Kita belum bisa (mengajukan PK) karena belum mempelajari (salinan putusan MA). Salinan itu baru di Kejari. Kalau sudah diterima akan kita pelajari," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Amari kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Rabu (26/1/2011).
Menurut Amari, putusan bebas Romli tersebut tak akan memengaruhi proses hukum tersangka lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibyo. Amari mengatakan, perkara keduanya berbeda dengan perkara Romli, dan dua terpidana lainnya, Syamsudin Manan Sinaga dan Yohanes Waworuntu.
Ia mencontohkan, antara Romli, Syamsudin dan Yohanes terdapat pertentangan dalam putusan di tingkat Mahkamah Agung. Kedua nama terakhir terbukti bersalah. Pertentangan ini memungkinkan Kejaksaan Agung mengajukan PK.
"Ini secara teori bisa saja. Tapi kalau praktiknya kita lihat dulu," imbuhnya.