Gubernur Banten: MRT Lebak Bulus–Serpong Dorong Ekonomi dan Bangun Peradaban Baru di Jabodetabek

Menurut Andra, pola kerja sama business-to-business (B2B) juga menjadi pilihan bijak dalam mendukung pembangunan MRT.

“Jika berbicara tentang fiskal, sulit bagi Jakarta saja untuk menanggungnya. Karena itu kami berdiskusi dengan Gubernur Jakarta, dan beliau menyatakan dukungan penuh,” tambahnya.

Andra optimistis kehadiran MRT akan memberikan banyak dampak positif, mulai dari mempermudah mobilitas warga, mengurangi kemacetan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan penyangga Jakarta.

“Kami yakin moda transportasi ini akan mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas antara Banten dan Jakarta,” tegasnya.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) menyepakati penjajakan potensi kerja sama terkait pengembangan jaringan MRT dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju ke wilayah Serpong, Tangerang Selatan.

Penjajakan kerja sama ini utamanya meliputi pembuatan studi kelayakan (feasibility study) pembangunan jalur mass rapid transit menuju Tangerang Selatan, yang mencakup; identifikasi trase, demand, biaya investasi, biaya operasional, kelayakan ekonomi dan bisnis, hingga aspek terkait kelembagaan dan regulasi. Rencananya, kerja sama ini akan berlangsung selama 2 tahun ke depan.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (24/7/2025) .

Acara penandatanganan ini turut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, dan Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Christopher Siswanto.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan momen bersejarah bagi pembangunan sistem perkeretaapian modern perkotaan di Indonesia. Kerja sama ini juga menunjukkan bahwa upaya menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta,” ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat.

Hasil dari kajian ini, kata Tuhiyat akan disampaikan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam menentukan alternatif solusi maupun kebijakan terkait pengembangan sistem perkeretaapian perkotaan modern nasional.