Leony Bedah Anggaran Pemkot Tangerang Selatan, Benyamin Davnie Hargai Partisipasi Aktif Masyarakat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie angkat suara perihal opini viral yang dilakukan artis Leony Vitria Hartanti.

Sebelumnya, Leony bersuara atas keberatan terhadap pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga mantan artis cilik itu mengakses website resmi Pemkot Tangsel. 

Baca juga: Anggaran Perjalanan Dinas Tangsel Rp 117 M Jadi Sorotan, Leony akan Dialog dengan Wali Kota

Lalu ia menyoroti pendapatan daerah Pemkot Tangsel sebanyak Rp 5 triliun pada tahun lalu.

Namun, Leony menilai, pendapatan daerah itu tidak terbagi rata di kalangan masyarakat.

Baca juga: Leony Tunggu Undangan Dialog dengan Walkot Tangsel usai Kritik soal Anggaran: Ada yang Lebih Penting

“Pemkot Tangsel mengapresiasi dan menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” jelas Benyamin dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, Pemkot Tangsel dinobatkan sebagai Badan Publik paling informatif di Banten untuk tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Meraih nilai tertinggi dari tujuh kabupaten/kota yang lain dengan nilai 98,85 poin.

Transparansi ini membuat publik mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), salah satunya Leony Vitria. Ia mengkritik sejumlah belanja Pemkot Tangsel, mulai dari anggaran infrastruktur hingga kemiskinan.

Benyamin menjelaskan, pada anggaran pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp731 juta yang disorot Leony, merupakan belanja jaringan instalasi listrik kantor.

Sedangkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi masuk pada kode rekening belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan pagu anggaran sebesar Rp538 miliar.

Selanjutnya, untuk dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp136 juta, diberikan kepada kelompok masyarakat atas usulan melalui proposal yang masuk ke Pemkot Tangsel.

“Jumlah tersebut untuk dua lembaga panti yang mengajukan proposal bantuan sosial,” ungkapnya.

Terkait pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menganggarkan Rp648,1 miliar, dengan melakukan berbagai kegiatan di beberapa perangkat daerah. 

Antara lain perbaikan rumah umum tidak layak huni (RUTLH) sebanyak 500 rumah setiap tahun, perbaikan sanitasi dan MCK, jaminan kesehatan masyarakat semesta (UHC) untuk 284.229 masyarakat dengan pagu anggaran Rp133 miliar, beasiswa pendidikan, jaminan pekerja rentan, pelatihan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk miskin di Tangsel sebesar 2,36 persen artinya terendah se-Banten. Serta, angka pengangguran terendah di Banten sebesar 5,09 persen. 

Pemkot Tangsel terus berkomitmen untuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah mempublikasi LKPD secara terbuka melalui situs resmi Pemkot Tangsel. LKPD telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Mekanisme pengawasan juga sudah dilakukan oleh pengawasan legislatif, Inspektorat Daerah sebagai pengawasan internal, partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik," katanya.

Baca juga: Apresiasi Kritik Publik, Pemkot Tangsel Komitmen Wujudkan Keuangan Daerah Transparan dan Akuntabel

Anggaran Pemkot Tangsel Dibedah Leony

Leony membongkar anggaran Pemkot Tangsel pada 2024 yang menembus Rp 5 triliun.

Bahkan, pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pemkot Tangsel menyumbang Rp 733 miliar.

"Sekarang kita lihat pengeluarannya Tangsel buat program-program mereka ya dengan total dalam 127 program," katanya sambil memperlihatkan realisasi kinerja APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan program pemerintah daerah Tangsel.

"Program nomor satu (program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota) yang paling menyedot anggaran sampai Rp 2 triliun (nanti kita melihat ya Rp 2 triliun itu buat apa saja)," jelasnya lagi.

Leony terkejut saat melihat anggaran program Pemkot Tangsel yang berada pada nomor 106 (program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat) dan nomor 108 (program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD) yang memiliki nilai hampir sama.

"Nomor 106 (Rp 46 miliar) dan 108 (Rp 54 miliar) alokasi dananya hampir sama nilainya," ujarnya.

Selain itu, Leony juga mempertanyakan pada rincian anggaran Pemkot Tangsel yang menaruh untuk program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik pada nomor 124 dengan nilai Rp 51 miliar.

Tak berhenti di situ saja, Leony merasa syok ketika melihat jumlah anggaran yang dipakai Pemkot Tangsel untuk membayar gaji dan pegawai dalam jumlah tidak biasa yang dibuat pada tabel badan pegawai-LO tahun anggaran 2023 dan 2024.

"Rp 1,2 triliun buat bayar gaji dan tunjangan pegawai nih. Oh, BLUD itu badan layanan umum daerah (Kenapa pemerintah hobi benar bikin singkatan-singkatan sih?)," tambahnya.

Leony lalu melihat anggaran perjalanan dinas Pemkot Tangsel, peralatan tulis, hingga kebutuhan rapat yang nilainya sangat fantastis.

"Rp 1,8 triliun buat barang dan jasa termasuk bayarin perjalanan dinas Rp 117 miliar dalam satu tahun. Beli alat tulis kantor Rp 38 miliar? Kertas dan cover Rp 6 miliar? Mohon maaf itu beli ATK atau pabriknya?" tegasnya dengan nada emosi.

"Souvenir Rp 20 miliar, makanan dan minuman rapat Rp 60 miliar. Sampai penambah daya tahan tubuh dan pakaian pun kita yang belanjakan mereka. Rp 750 miliar buat beban jasa kantor menurut hasil searching ini buat menjalankan operasional kantor," tuturnya dengan heran.

Ia merasa heran anggaran Pemkot Tangsel untuk kebutuhan jalan nilainya jauh lebih rendah.

"Uang pajak dari rakyat untuk rakyat berarti ini ya yang beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp 731 juta saja ceunah," paparnya.

"Kita enggak boleh suuzon, di Tangsel mungkin enggak banyak jalanan rusak jadi segitu saja sudah cukup buat membiayai selama setahun," ungkapnya.

Leony merasa bingung dengan anggaran yang diterapkan Pemkot Tangsel tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

"Buat Bansos cuma Rp 136 juta. Kalau dihitung Rp 136.421.607 dibagi 43.330 maka itu berarti 3.148. Maka berarti, per orang itu cuma dapat satu bungkus mi instan dalam setahun," lanjutnya.

Ia membuka mengenai realisasi anggaran di bidang pendidikan Pemkot Tangsel senilai Rp 756 miliar.

Mirisnya, gaji honorer di Tangsel hanya mendapatkan Rp 500 ribu.

"Gue pengin lebih mengulik bajet pendidikan apalagi nilainya besar. Rp 756 miliar realisasi anggaran untuk bidang pendidikan, Rp 479 miliar untuk belanja pegawai tetapi gaji guru honorer masih Rp 500 ribu?" bebernya.

Terakhir, Leony mengungkap soal penyusunan dokumen perencanaan peringkat daerah.

"Sekali meeting bajetnya Rp 494 juta," tuturnya.