Depok Dorong Warga Ubah Kebiasaan, Mulai Pilah Sampah dari Rumah

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK — Kota Depok menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, seiring meningkatnya volume limbah rumah tangga setiap hari. 

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok tahun 2024, jumlah timbulan sampah harian mencapai rata-rata 1.100 ton, dengan sekitar 70 persen berupa sampah organik.

Sebagai kota penyangga Jakarta di wilayah Jabodetabek, Depok mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. 

Peningkatan aktivitas domestik dan konsumsi masyarakat turut mendorong lonjakan volume sampah, yang kini membebani Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung—satu-satunya TPA aktif di kota ini—hingga melebihi kapasitas.

Tak hanya faktor demografis dan ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya turut memperparah situasi.

Membangun Budaya Baru: Memilah Sampah dari Rumah

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok mengambil langkah konkret. 

Tak hanya membangun infrastruktur, pemerintah juga mendorong perubahan budaya masyarakat: memilah sampah sejak dari rumah.

Upaya ini diwujudkan melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP), yang menawarkan solusi menyeluruh dalam pengelolaan sampah. 

Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga perbaikan sistem layanan dari hulu ke hilir.

Salah satu komponen utamanya adalah kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM), yang mendorong perubahan perilaku melalui edukasi dan praktik nyata. 

Sebagai langkah awal, ISWMP meluncurkan proyek percontohan di Perumahan Green Le Mirage, RT 004 RW 002, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, proyek ini bertujuan menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. 

Ketika warga mulai memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu, jumlah sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan secara signifikan.

Jika diterapkan secara luas, pendekatan ini tak hanya mengurangi tekanan terhadap TPA Cipayung, tetapi juga memperkuat fondasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyambut baik pelaksanaan program ini. 

“Saya sangat menyambut baik pilot project di Green Le Mirage. Harapannya, program ini bisa diduplikasi di seluruh RT/RW Kota Depok,” ujarnya.

Baca juga: Hijaukan Cianjur dari Rumah, Warga Sawahgede Jadi Pelopor Pilah Sampah Lewat Program ISWMP

Komunikasi Personal, Dampak Nyata

Pendekatan komunikasi dilakukan secara langsung dan personal—melalui pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, hingga kunjungan rumah ke rumah. 

Cara ini membuat pesan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh warga.

Hasilnya bukan hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga tumbuhnya kesadaran kolektif, rasa tanggung jawab, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Untuk mendukung keberhasilan program, proyek ini dilengkapi dengan sarana yang mudah diakses dan digunakan warga. 

Setiap rumah mendapat ember terpisah untuk sisa makanan, dropbox anorganik ditempatkan di titik strategis, dan lubang biopori disiapkan untuk mengolah sampah organik langsung di lingkungan.

Fasilitas ini dirancang sederhana namun efektif, agar dapat dioperasikan secara mandiri oleh warga. 

Sejak program berjalan, volume sampah di Green Le Mirage berhasil ditekan hingga 80%—dari semula 270 kg/hari menjadi hanya 70 kg/hari.

ISWMP: Mendorong Perubahan dari Hulu ke Hilir

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sampah.

“ISWMP bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi tentang perubahan cara pandang kita terhadap sistem pengelolaan sampah. Ketika TPST menjadi bagian dari sistem yang terhubung dari kebijakan hingga kebiasaan masyarakat, maka kita tidak sekadar mengelola sampah, tapi sedang merawat masa depan bersama,” ujarnya.

ISWMP berfokus pada lima pilar utama:

• Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS), serta penguatan regulasi melalui Perda dan Perkada.
• Peningkatan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah.
• Perkuatan kelembagaan pengelolaan sampah.
• Pengembangan mekanisme pendanaan dan sistem retribusi.
• Pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi.

Kelima pilar ini dirancang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi demi mewujudkan tata kelola persampahan yang modern dan berkelanjutan.

RISPS berfungsi sebagai peta jalan strategis yang menetapkan arah pembangunan infrastruktur, kerangka kebijakan, dan proyeksi pembiayaan jangka panjang. 

Regulasi daerah yang kuat menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem ini.

Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM dan pendampingan teknis juga menjadi kunci keberhasilan. 

Sementara itu, keberlanjutan pengelolaan sampah sangat bergantung pada skema pembiayaan yang tepat.

ISWMP turut mendampingi pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, mulai dari analisis biaya operasional hingga simulasi tarif retribusi yang sesuai kemampuan masyarakat.

Dengan kombinasi lima pilar tersebut, Kota Depok mulai menunjukkan hasil nyata: sistem pemilahan sampah dari sumber mulai terbentuk, rantai layanan pengangkutan semakin tertata, kolaborasi dengan sektor swasta menguat, dan proses pengolahan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari material daur ulang serta produksi energi alternatif seperti RDF (Refuse Derived Fuel).

Dari Rumah ke Kota: Model yang Bisa Direplikasi

Keberhasilan pilot project ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang efektif bisa dimulai dari skala terkecil: rumah tangga. 

Dengan edukasi yang konsisten, sarana yang memadai, dan pendampingan intensif, perubahan perilaku bukan hanya mungkin, tetapi nyata.

Karena dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal, model ini bersifat adaptif dan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain.

Program ISWMP di Kota Depok menjadi contoh bahwa membangun budaya memilah sampah bukan sekadar kampanye, tetapi proses transformasi sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan.

Transformasi itu dimulai dari satu tindakan kecil, di satu rumah, yang mampu membawa perubahan besar.