Program ISWMP di TPST Kertamukti Jadi Inovasi Masalah Persampahan di Bekasi

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) menjadi solusi dari penumpukan sampah yang terus meningkat setiap harinya di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat.  

Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia. 

Tujuannya adalah mendorong reformasi tata kelola sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sampah. 

“Program ISWMP bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang perubahan cara pandang kita terhadap sistem pengelolaan sampah. Ketika TPST menjadi bagian dari sistem yang terhubung dari kebijakan hingga kebiasaan masyarakat, maka kita tidak sekadar mengelola sampah, tapi sedang merawat masa depan bersama,” ujar Dewi.

Di Kabupaten Bekasi, tambah Dewi, implementasi ISWMP fokus pada lima pilar utama.

Lima pilar itu yakni penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) serta penguatan regulasi lewat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, peningkatan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Kemudian perkuatan kelembagaan pengelolaan sampah agar lebih efektif, pengembangan mekanisme pendanaan dan sistem penarikan retribusi pengelolaan sampah dan pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi, seperti TPST Kertamukti.

Dewi menambahkan, kelima pilar ini dirancang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi demi mewujudkan tata kelola persampahan yang modern dan berkelanjutan. 

RISPS berfungsi sebagai peta jalan strategis yang menetapkan arah pembangunan infrastruktur, kerangka kebijakan, dan proyeksi pembiayaan jangka panjang. 

Regulasi daerah yang kuat menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem ini. 

Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM dan pendampingan teknis juga menjadi kunci keberhasilan. 

Dengan sistem kelembagaan yang tangguh, implementasi di lapangan dapat berlangsung efektif dan konsisten,” jelas Dewi.

Kata Dewi, keberlanjutan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada skema pembiayaan yang tepat. 

ISWMP turut mendampingi pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, mulai dari analisis biaya operasional hingga simulasi tarif retribusi yang sesuai kemampuan masyarakat.