Sukamta Susah Bayar Kontrakan Rp 600 Ribu Per Bulan, Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp 50 Juta
Meski hidup terbatas mereka tetap berusaha menutup kebutuhan pokok terutama untuk biaya kontrakan. Sukatma dan keluarga kecilnya dapat bertahan hidup.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat tunjangan perumahan anggota DPR yang melonjak tajam, di sisi lain Sukamta tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Pria berusia 50 tahun tersebut tinggal di gang sempit Jalan Tongkol Dalam Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Baca juga: Nafa Urbach Pamer Kinerjanya sebagai Anggota DPR Usai Dikritik karena Dukung Kenaikan Tunjangan
Sukatma dan keluarga kecilnya hanya bisa bertahan hidup dengan penghasilan pas-pasan. Sukatma sudah tinggal di kawasan padat penduduk itu selama 25 tahun.
Ia hidup bersama istri dan seorang anak di rumah kontrakan kecil dengan biaya sewa Rp 600 ribu per bulan. Pekerjaan Sukatma pun tak menentu alias serabutan.
Kadang ia mendapatkan upah dari jasa servis kipas angin dan televisi yang rusak, namun itu tidak setiap hari ia terima. Jika sedang beruntung, Sukatma bisa mengantongi Rp 30 ribu per hari. Terkadang ia pulang dengan tangan hampa.
"Kadang sehari Rp 30 ribu, kalau ada yang servis. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada," katanya, Jumat (22/8/2025).
Sementara sang istri membantu Sukatma dengan berjualan nasi uduk. Namun hasil dagangan juga tidak selalu laris. Seringkali dagangan sisa banyak dan modal belum kembali.
"Penghasilan sebulan nggak tentu. Kadang jualan nasi uduk aja masih separuhnya aja kadang nggak laku, sisa banyak," tutur Sukatma.
Meski hidup serba terbatas, mereka tetap berusaha menutup kebutuhan pokok, terutama untuk biaya kontrakan.
Sukatma mengaku, jika tidak ada tambahan dari istrinya, ia akan kesulitan."Mungkin kalau saya nggak dibantuin istri nggak dapat, berat. Kalau sendirian kadang nggak ada yang servis, ya nggak dapat apa-apa," ujarnya.
Baca juga: DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp 50 Juta, Misbakhun: Menkeu yang Tetapkan, Kami Cuma Menerima
Ketika mendengar kabar bahwa anggota DPR bisa menikmati gaji dan tunjangan puluhan juta rupiah per bulan, Sukatma merasa ada ketidakadilan yang mencolok. Menurut Sukatma, anggota DPR seharusnya benar-benar menjadi wakil rakyat yang merasakan denyut kehidupan masyarakat bawah.
Namun kenyataannya, kata dia, jarak kehidupan rakyat kecil dengan para wakilnya semakin lebar. "Ya sangat tidak adil sih. Masyarakat dalam keadaan seperti ini, sudah nyari uang, jangankan ratusan juta, ibarat kata kita buat bayar kontrakan saja mesti nyari sana-nyari sini. Sementara anggota DPR kita gajinya sangat luar biasa," tegasnya.
"Nggak adil, padahal mereka wakil rakyat. Tapi bukan mewakili rakyat berarti kalau gitu dong," tutup Sukatma.
Pihak DPR menilai, besaran yang diberikan itu wajar dan masuk akal, tetapi kelompok masyarakat sipil berpendapat berbeda. Kebijakan tersebut justru dianggap tidak pantas di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas.
Baca juga: Ironi Tunjangan DPR Naik Jadi Rp100 Juta saat Rakyat Menjerit soal PBB, Apa Kata Wakil Ketua Dewan?
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, tunjangan perumahan diberikan sebagai pengganti rumah dinas yang sebelumnya pernah disediakan negara untuk para anggota DPR. Besaran Rp 50 juta, menurut dia, sudah sebanding dengan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul 'Saat Warga Ancol Susah Bayar Kontrakan dari Pendapatan Rp30 Ribu, DPR Terima Tunjangan Puluhan Juta'
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.