Ricuh Job Fair Bekasi, Kebutuhan Pekerjaaan Masyarakat Semakin Mendesak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menanggapi kericuhan yang terjadi saat acara Job Fair 'Bekasi Pasti Kerja' yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat. 

Ia menyebut insiden itu sebagai gambaran nyata mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

“Ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

Ricuh terjadi saat ribuan pencari kerja berebut memindai QR code berisi daftar lowongan kerja di lokasi acara.

Tercatat lebih dari 25.000 pencari kerja memadati Convention Center Presiden University, Jababeka, padahal jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya sekitar 3.000.

Nurhadi menilai seharusnya panitia mampu mengantisipasi lonjakan pengunjung, mengatur alur peserta, hingga menyiapkan informasi digital dan titik lokasi terpisah agar acara tak berujung ricuh.

Baca juga: Tambang di Gunung Kuda Cirebon Ditutup, Pekerja Berharap KDM Carikan Alternatif Pekerjaan Lain

“Apalagi di tengah badai PHK seperti sekarang, acara seperti job fair seharusnya bisa jadi solusi, bukan menambah masalah,” lanjutnya.

Terkait pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebut kericuhan itu akibat tingginya animo masyarakat, bukan karena sulitnya mencari pekerjaan, Nurhadi mengingatkan bahwa job fair bukan sekadar acara seremonial tahunan.

“Job fair adalah refleksi dari persoalan serius bernama pengangguran struktural. Penanganannya tidak cukup administratif atau event-based, tapi harus masuk strategi pembangunan ketenagakerjaan jangka panjang,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menegaskan tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi dalam menyerap tenaga kerja lokal.

“Perusahaan tidak boleh hanya menikmati insentif, tapi juga harus menyerap pekerja dari lingkungan sekitarnya. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang mengikat,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Nurhadi mengusulkan agar job fair dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri. Ia juga mendorong penguatan platform daring untuk akses lowongan kerja secara online.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara jenis pekerjaan yang tersedia dan keterampilan para pencari kerja. 

“Kalau mismatch terlalu tinggi, pemerintah harus memperbanyak pelatihan vokasi dan bimbingan karier. Jangan biarkan warga antre panjang hanya untuk men-scan QR,” ucapnya.

Nurhadi menyerukan agar pemerintah menghadirkan perencanaan ketenagakerjaan yang manusiawi, berbasis data, dan adil.

“Job fair ke depan harus menjadi jalan keluar menuju pekerjaan yang layak dan bermartabat, bukan simbol kepanikan kolektif,” pungkasnya.