Dukung Keputusan Anies Soal Reklamasi Ancol, Zekcy: Kalau untuk Kepentingan Warga DKI, Kenapa Tidak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020.
lihat foto
Gambar itu punya dua keterangan. Keterangan pertama dijelaskan area garis putus - putus adalah area pelaksanaan perluasan daratan yang dimohon. Sedangkan garis terarsir adalah bidang tanah yang sudah menjadi daratan seluas kurang lebih 20 hektare.
Kepgub ini juga berisi beberapa kelengkapan kajian teknis yang harus dilakukan. Antara lain penanggulangan banjir, dampak pemanasan global, perencanaan pengambilan material perluasan, perencanaan infrastruktur dasar, serta analisa dampak lingkungan.
Diktum ketiga Kepgub ini menjelaskan bahwa 20 hektare tanah yang sudah terbentuk adalah bagian dari rencana perluasan kawasan Ancol Timur seluas 120 hektare.
Terhadap pemberian izin perluasan ini, PT Pembangunan Jaya Ancol wajib melakukan sejumlah kewajiban.
Kewajiban tersebut antara lain menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dufan dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur antara lain jaringan jalan di dalam kawasan, angkutan umum massal.
Baca: Terbitkan Keputusan Gubernur Soal Reklamasi Ancol, Anies Baswedan Disebut Langgar Komitmen Sendiri
Juga wajib menyediakan jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat.
Kemudian diharuskan melakukan pengerukan sedimentasi sungai sekitar perluasan kawasan.
Anies meminta pelaksanaan perluasan kawasan harus mengacu pada perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengacu pada Rencana Tata Ruang, Masterplan dan Panduan Rancang Kota atau Urban Design Guidelines (UDG).
Izin pelaksanaan perluasan kawasan ini, berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali.
"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk wajib melaporkan pelaksanaan perluasan kawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur," pungkas Anies.
Kepgub Nomor 237 ini diunggah dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKI Jakarta per tanggal 10 Maret 2020.
