Soal Pansus Banjir, Internal Fraksi Gerindra DPRD DKI Beda Sikap

Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Baca: Kaesang Bantah Jual HP Atas Nama Presiden, Marzuki Alie Langsung Hapus Cuitan

Ia mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas, yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar maka tidak perlu dicari penyebabnya.

DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

Dianggap hanya politis

Penolakan juga dilontarkan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif.

Ia tak menyetujui adanya pansus banjir.

Baca: Peringatan Dini BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi Capai 4 M Besok, Kamis 16 Januari

Ia berpendapat, tak ada yang perlu dibahas dalam pansus.

Apalagi jika hanya terkait bencana banjir yang menggenangi ibu kota beberapa waktu lalu.

"Nah ini, tim pansus ini kan genit-genitnya aja, politik. Apa yang mau dipansuskan, apa yang mau dicari orang data-data sudah lengkap. Untuk apa, kalau genit ya gitu," ucap Syarif.

Bantah pecah suara Meski ada perbedaan pendapat ini, Ketua Fraksi Gerindra Rani Maulani membantah bahwa internalnya pecah suara.

"Oh enggak (pecah suara) kan saya tetap. Tapi lebih ke masyarakatnya dahulu. Kalau ada cara lebih baik misalnya ini kita panggil semua yang terkait, tanpa pansus bisa," ujar Rani.

Baca: Rumahnya Terbakar saat Tidur, Kakak Beradik di Palembang Tewas