Kata Dinas Bina Marga DKI soal Anggaran Pembangunan Trotoar Capai Rp 1,1 Triliun

"Bayangkan, kalau satu lantai gedung itu hanya satu dua orang saja yang mampu makan di dalam gedung,” jelasnya.

• Cuaca Panas Ekstrem, Ibu di Bekasi Masak Kerupuk di Bawah Terik Matahari

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI menjalankan rencananya dalam mewajibkan gedung menyediakan lokasi UKM ketimbang menata PKL di trotoar.

Kata dia, penataan PKL di trotoar tidak sesuai dengan UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Di sisi lain, DKI sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan memasukan para PKL ke dalam pasar rakyat.

Bahkan, pengelola mal diminta menyiapkan lahan sekitar 10 persen dari total lahan yang dibangun untuk mengakomodasi PKL.

“Pemprov juga bisa libatkan kantor-kantor yang ada di Jakarta untuk merangkal PKL lewat kantin, termasuk mengajak mereka dalam setiap kegiatan festival."

• Prabowo Subianto Ditolak Jadi Menhan oleh Direktur Amnesty International, Ini Alasannya

"Jadi, bukan PKL nggak boleh berjualan, justru boleh jualan tetapi diatur."

"Ini yang harus dijelaskan,” katanya.

Nirwono menilai bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta merangkul PKL di trotoar memicu kontroversi.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa merangsang daerah lain untuk mengikuti hal serupa.

Karena itu, dia meminta, agar DKI mengkaji ulang rencananya agar kebijakan ini tidak memicu efek domino bagi daerah lain.

Apalagi, selama ini, penertiban terhadap PKL lebih sulit ketimbang menegakkan aturan yang telah dibuat.

• NADIEM Makarim Bongkar Alasan Jokowi Pilih Dirinya dan Bilang: Saya Satu-satunya Milenial di Kabinet

“Aturan itu kan hitam putih (sifatnya jelas) nggak bisa dibuat abu-abu (tidak jelas) kalau disebut umpanya tadi, Permen PU di titik sini boleh, lalu di sana, nggak boleh, itu malah membuat penataan kotanya semakin sulit,” ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: Anggaran TROTOAR di Jakarta Capai Rp 1,1 Triliun, Ini Penjelasan Kepala Dinas Bina Marga DKI