Realita Janji Pembenahan Wajah DKI Jakarta Ala Anies Sandi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi tahun 2018 sebesar Rp. 3.648.035 atau naik sebesar 8,71 persen dari tahun lalu

"Berdasarkan inflasi sebesar 2,3 persen, pertumbuhan domesti bruto 4,99 persen dari situ dihitung vesarah UMP adalah sebesar 8,71 persen. Dengan begitu UMP Jakarta tahun 2018 sebesar Rp. 3.648.035," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Diketahui saat itu, para buruh melakukan demo di depan kantor orang nomor 1 DKI Jakarta itu.

Buruh menuntut agar Anies-Sandi dapat memenuhi janji saat kampanye lalu, yakni ditandatanganinya kesepakatan politik dengan poin penetapan UMP tahun 2018 lebih tinggu dari PP 78/2015.

Pekerja dari berbagai aliansi ini meminta agar Anies-Sandi dapat menaikan UMP 2018 hingga Rp 3,9 juta.

Baca: Dua Bulan di Balai Kota, Ini yang Terjadi Pada Bibir Sandiaga, Lip Balm Pun Jadi Solusinya

3. Tak Perlu Jauh-jauh ke Balai Kota, Aduan Warga Bisa Diterima di Kecamatan

Warga DKI Jakarta tak perlu jauh-jauh menyambangi Balai Kota untuk mengadukan masalah pelayanan publik.

Kini Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan pelayanan pengaduan dapat dilakukan di masing-masing kecamatan.

Sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswesdan, terhitung sejak 18/11/2017, di 44 kecamatan se-DKI Jakarta dijadikan tempat pengaduan warga.

Hal tersebut diilhami wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno. Pria yang akrab dipanggil Sandi ini malah memiliki kesempatan berkeliling ke kecamatan-kecamatan pada hari Sabtu.

"Jadi kita, saya dan pak Anies itu sangat terbuka, kita accesable, kita merasa bahwa format ini berjalan dengan baik malah ada kesempatan saya setiap Sabtu malah keliling di 44 kecamatan," ujar Sandi di Jakarta Selatan, pada Sabtu (9/12/2017).

Ia pun menyebutkan meski di banyak waga yang telah memanfaatkan aduan di kantor kecamatan, Anies-Sandi masih terbuka menemui dan melayani warga yang mengadu ke balai kota.

"Diterima di Balai Kota juga, justru sekarang banyak menurun. Karena apa, karena di kecamatan ini mereka diterima keluhannya. Welcome, very welcome kalau warga mau ke Balai Kota. Kita selalu ada doorstop, dan itu merupakan sarana, malah dipake untuk yang membawa proposal, yang mau mengundang, dan lain sebagainya, jadi it's ok," kata Sandi.

 
4. Pemilik KJP Plus Masuk Ancol Gratis