Pilgub DKI Jakarta
TNI/Polri Kompak Kenakan Pin, Ini Tujuannya
"Saya yakin segenap warga Jakarta menghendaki Jakarta aman. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar, tidak diwarnai insiden berarti," kata Tito.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang baru di seragam dinas kepolisian. Sebuah pin berbentuk bulat berlatar warna putih dengan tulisan 'Aman, Ada Kami', kini tersemat di baju dinas kepolisian.
Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengenakan pin tersebut ketika berada di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4).
Menurut Tito, pin tersebut merupakan slogan pengamanan Pilkada DKI putaran kedua. Maksud dari tulisan tersebut, yakni memberi kepastian masyarakat bahwa keamanan Jakarta akan terjaga selama proses demokrasi berlangsung.
"Ini tujuan untuk memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa kita lebih serius sekaligus memberikan semacam tagline dalam rangka pengamanan mantap praja DKI Jakarta," ujar Tito.
Tak hanya Polri yang mengenakan pin tersebut. TNI dan linmas juga akan mengenakan pin yang sama.
Dengan demikian, ia memberi jaminan Jakarta aman karena dikawal oleh 62.000 orang gabungan Polri, TNI, dan linmas yang tersebar di wilayah Jakarta.
"Saya yakin segenap warga Jakarta menghendaki Jakarta aman. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar, tidak diwarnai insiden berarti," kata Tito.
Kapolri mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar Pilkada DKI putaran kedua berlangsung aman dan lancar.
Ia mengimbau tak perlu memobilisasi massa dengan dalih mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan dari Polri, TNI, dan linmas dirasa cukup untuk mengawal proses tersebut.
Tito khawatir tindakan tersebut bisa mengancam fisik maupun psikis masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya.
"Kita tidak segan melakukan tindakan dalam rangka untik menjaga ketertiban publik dan menjaga agar masyarakat bebas untukk menentukan pilihan masing-masing," kata Tito.
"Kita melindungi hak politik masyarakat," lanjut dia.
Terlebih lagi, sudah ada maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Jakarta soal larangan memobilisasi massa ke Jakarta.
Polda Jawa Barat dan Polda Banten juga mengeluarkan maklumat serupa. Jadi, jika ada masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta yang bertujuan politik dan mengganggu situasi keamanan, maka Tito perintahkan untuk ditindak tegas.
