Pilgub DKI Jakarta
Besok Hari Pencoblosan, 30 Ribu TNI/Polri Kawal 13.034 TPS
Sekitar 30 ribu personel Polri dan TNI bakal mengamankan seluruh tempat pemungutan suara saat pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, besok.
lihat foto
Wartawan diizinkan untuk mengambil gambar dari kejauhan, namun tak terdengar apa yang diperbincangkan.
Tak lama, Jokowi lalu meminta wartawan menuju beranda Istana Kepresidenan.
Jokowi mengakui bahwa pemanggilan ini terkait putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Jokowi mengajak seluruh warga DKI untuk menggunakan hak pilihnya.
"Tadi saya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara TNI-Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta," ucap Jokowi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Polri mengubah pola pengamanan di masing-masing tempat pemungutan suara saat hari H pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua.
Sebelumnya, Polri menempatkan satu personel untuk tiga TPS. Saat ini, kata dia, setiap TPS dijaga oleh satu polisi.
"Bahkan, dua petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk satu TPS, plus dua dari linmas. Ini baru pertama kali pola ini dalam menyikapi kerawanan," ujar Boy.
Boy mengatakan, perubahan pola pengamanan diperlukan untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Terlebih lagi, adanya gerakan untuk memobilisasi massa dari daerah dan menempatkan orang-orang khusus di TPS sebagai pengawas.
Boy mengatakan, sebenarnya tak perlu ada pengawas ekstra karena Badan Pengawas Pemilu sudah menerjunkan petugasnya ke masing-masing TPS.
"Mohon dipercayakan kepada aparat. Ada unsur polisi, TNI, linmas bersama KPPS. Kami jamin kepastian netralitas aparat kita," kata Boy.
Baca: KPK Kejar Aktor di Balik Keterangan Palsu Miryam
Fokus pengamanan polisi ada dua, yakni pada proses pemilihan dan keamanan Jakara secara menyeluruh.
"Masing-masing daerah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kita sudah bagi sektor keamanan. Ada yang fokus ke TPS, ada yang fokus ke kota Jakarta," kata Boy.
Selain itu, ada pula yang ditempatkan di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi masuknya massa yang dimobilisasi ke Jakarta.
Boy meminta masyarakat tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain dalam proses demokrasi ini.
"Adapun kepentingan lain yang menyerupai atau tindakan seperti petugas, jangan menimbulkan suasana jadi gaduh," kata Boy.
"Kalau masyarakat merasa terganggu, harap lapor ke polisi," imbuhnya. (fer/ryo/kps)
