Sabtu, 4 Oktober 2025

Pilgub DKI Jakarta

Besok Hari Pencoblosan, 30 Ribu TNI/Polri Kawal 13.034 TPS

Sekitar 30 ribu personel Polri dan TNI bakal mengamankan seluruh tempat pemungutan suara saat pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, besok.

Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/Imanuel Nicolas Manafe
(Kiri ke kanan) Kepala BIN Budi Gunawan, Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 30 ribu personel Polri dan TNI bakal mengamankan seluruh tempat pemungutan suara saat pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017) besok.

Mereka bakal dibantu 35 ribu personel dari Pemda dan Limas.

"Kami siap melakukan pengamanan dengan kekuatan lebih kurang 65.000 personel dari Polri, TNI, Pemda dan Limas. Polri dan TNI lebih kurang jumlahnya 30.000 personel," ujar Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Menurut Tito, jumlah personel yang dikerahkan tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan pengamanan aksi bela Islam "212" pada 21 Februari 2017.

Seluruh personel gabungan akan disebar beberapa titik rawan termasuk di seluruh TPS di DKI Jakarta.

Setidaknya satu polisi dan satu tentara menjaga satu TPS.

Sementara total TPS yang pada hari pemungutan suara berjumlah 13.034 TPS.

"Kami perkuat pengamanan di TPS, satu polisi, satu tentara, dan linmas. Jumlah TPS ada 13.034," kata Tito.

Selain itu, Tito juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang pemungutan suara.

Tito menjelaskan, saat penyelenggaraan Pilkada, kehadiran kelompok massa yang besar pasti akan memberikan kesan intimidasi.

Selain itu, penjagaan TPS oleh kelompok massa akan memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan. Tito menjamin polisi akan melakukan pengamanan secara ketat di seluruh TPS yang ada.

"Polri sendiri akan all out, Kapolda saya sudah perintahkan membuat maklumat untuk melarang massa masuk ke Jakarta. Kalau jalan-jalan boleh. Tapi untuk datang ke TPS apalagi dalam jumlah yang besar, apalagi membawa intimidasi psikologis, itu udah kegiatan politik. Itu akan kita tindak tegas dengan diskresi yang ada," ucap Tito.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat memanggil para pembantunya yang membidangi masalah hukum dan keamanan.

Adapun menteri yang dipanggil Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto; Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo; Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian; dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Mereka tampak mengobrol santai di beranda Istana Merdeka, sekitar pukul 15.20 WIB.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved