Benarkah Tahun 2030 Jakarta akan Tenggelam?
Presiden Joko Widodo sempat menyebut bahwa seluruh Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada 2030.
Prediksinya mengacu pada asumsi penurunan permukaan tanah rata-rata 16 sentimeter (cm) per tahun. Pada periode 2007-2008 kecepatan penurunan permukaan tanah di Jakarta berada pada rentang 1 hingga 26 cm.
Saat 2008, ketinggian tanah di Jakarta Pusat pada titik poin Monumen Nasional (Monas) hanya 4,9 meter di atas permukaan laut, sedangkan di daerah selatan mencapai 6,9 meter.
Dengan asumsi laju penurunan tanah 16 cm selama 34 tahun, pada 2050 semua wilayah Jakarta akan tenggelam.
Salah satu penyebab penurunan ini adalah penggunaan air tanah yang berlebihan, sehingga aliran air di bawah tanah kosong dan tanah di atasnya pun turun.
Untuk memperlambat ancaman tenggelamnya Jakarta, dia mengimbau agar masyarakat Jakarta berhenti menggunakan air tanah.
Saat ini ada 12,5 juta jiwa yang membutuhkan air di Jakarta yang luasnya hanya 622 kilometer (km). Sementara yang bisa terlayani oleh air bersih lewat sambungan pipa perusahaan air minum (PAM) hanya 54 persennya saja. Masih ada sekitar 4,6 juta jiwa yang menggunakan air tanah.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menghindari tenggelamnya Jakarta dengan rencana reklamasi dan pembangunan tanggul laut.
Mega proyek tanggul laut raksasa ini dinamakan Proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tanggul ini bertujuan mencegah air laut masuk ke daratan Ibukota.
Ngotot Reklamasi
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai aneh keputusan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Ia mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo ngotot melanjutkan proyek ini.
Sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan.
"Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat," kata Edhy.
Politikus Partai Gerindra itu menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang.
Edhy mengaku sulit menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat.
Sedangkan, nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian. Ia mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak membuat susah para nelayan bila berbicara mengenai kerakyatan.
Bila Presiden bicara poros maritim, lanjutnya, sejatinya tidak merusak laut.
