Pemilu 2024
Berdasarkan UU Pemilu, Parpol yang Telat Sampaikan LADK Harusnya Didiskualifikasi
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) menjadi sorotan di Pemilu 2024 ini. Khususnya soal mekanisme perbaikan LADK.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) menjadi sorotan di Pemilu 2024 ini.
Khususnya soal mekanisme perbaikan LADK.
Hal ini lantaran dalam Undang-Undang Pemilu, tidak ada mekanisme perbaikan dan penyampaian LADK sudah harus dilakukan maksimal 14 hari sebelum jadwal dimulainya rapat umum.
Sebagai informasi, rapat umum atau kampanye bakal mulai berlangsung pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.
Namun dalam Peraturan KPU (PKPU), tertuang aturan yang memberikan kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki LADK, LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) yang sudah disampaikan melalui mekanisme perbaikan.
Baca juga: Masih Ada Caleg yang Belum Sampaikan LADK, Terbanyak dari PDIP
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan menjelaskan jika merujuk UU Pemilu maka partai politik yang belum lengkap menyampaikan LADK akan mendapatkan sanski diskualifikasi.
"Dalam UU Pemilu misalnya, 14 hari itu, LADK sebelum 14 hari sebelum rapat umum, dimulainya rapat umum itu sudah harus dilaporkan," kata Kahfi dalam jumpa pers soal Catatan Kritis LADK yang berlangsung daring, Selasa (16/1/2024).
"Dan ketika misalnya tidak dilaporkan maka ada sanski pembatalan peserta pemilu," ia menambahkan.
Namun, berdasarkan PKPU 18/2023, LADK yang belum lengkap masih diberikan kesempatan oleh KPU untuk dilakukan perbaikan sehingga tidak berujung pada sanksi pembatalan kepesertaan.
Mekanisme itu, lanjut Kahfi, menunjukkan ihwal baik KPU dan parpol menanggap enteng penyampaian LADK. Keduanya juga disebut tidak serius.
"Tapi karena ada mekanisme perbaikan yang disediakan KPU, maka kita kok melihatnya kayak menganggap enteng, kan ada mekanisme perbaikan kita bisa perbaiki di sana," tuturnya.
"Jadi ada ketidakseriusan yang kemudian yang kita lihat juga baik itu dari parpol maupun dari KPU sebetulnya," tambahnya menegaskan.
Diketahui, penyampaian LADK parpol dilakukan pada 7 Januari 2024.
Kemudian untuk perbaikan LADK dapat dilakukan pada 8-12 Januari 2024.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.