Pendidikan GOPemilu 2024
Denny Indrayana Nilai MK Seharusnya Tidak Mengubah Sistem Pemilu Menjadi Tertutup
Dia mengingatkan bahwa putusan MK memerlukan pengubahan aturan pelaksanaan di bawahnya, dalam hal peraturan KPU.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana. Denny Indrayana berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK seharusnya memutus sistem pemilu dengan berpegangan pada aturan konstitusi.
Dalam sidang tersebut, Fajar mengatakan, Presiden dan DPR juga diminta hadir oleh MK, sebagai pemberi keterangan selaku Pembentuk Undang-Undang sistem Pemilu itu.
Baca juga: Perjuangkan Sistem Pemilu Terbuka, Golkar Sudah Komunikasi dengan PDIP
"Panggilan sidang untuk para pihak sedang diproses hari ini," ungkapnya.
Sebagai informasi, Sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diatur di UU Pemilu digugat ke MK oleh sejumlah orang, di antaranya datang dari partai politik.
Mereka adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Berita Terkait
Pemilu 2024
| Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
|---|
| Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
|---|
| KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
|---|
| Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
|---|
| Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
|---|
![[FULL] Kesaksian Murid yang Belajar di Markas PKI sebelum G30S, Ungkap Kondisi Sumur Lubang Buaya](https://img.youtube.com/vi/Y9-ffUbZuwc/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.