Pendidikan GOTAG
Sistem Pemilu
Berita
Foto (5)
-
Cegah 21 Juta Suara Rakyat Hangus, Muhammadiyah Usul Sistem Pemilu Moderat ke DPR
RUU Pemilu masuk Prolegnas. Muhammadiyah usul sistem moderat ke DPR: cegah 21 juta suara rakyat hangus, pilih partai atau caleg?
-
Ganjar Razuni Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik, Hendrik Yoku: Menginspirasi Generasi Muda
Universitas Nasional (UNAS) mengukuhkan Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, S.H., M.Si, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik.
-
PKB Kritik MK soal Pemilu Terpisah: Penjaga Konstitusi Enggak Usah Ikut Ngatur
Jazilul menyinggung bahwa MK kerap melahirkan putusan yang justru menyerupai produk legislasi, seperti soal usia minimum capres-cawapres dan pendidika
-
Wamendagri Kritik Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Berubah-ubah, Negara Butuh Fondasi Kokoh
Atas putusan pemisahan pemilu tersebut, Bima Arya juga mengkritisi posisi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
-
Peneliti Politik BRIN Sebut Sistem Pemilu Campuran Cocok Diadopsi di Indonesia
Peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN, Nurhasim menyebut di Indonesia lebih cocok menggunakan sistem pemilu campuran.
-
Megawati Minta Pemilu Pakai Proporsional Tertutup, Bamsoet Bicara Sistem Kombinasi
Sistem kombinasi ini, lanjut Bamsoet, memberi peluang bagi kader-kader terbaik partai politik, untuk terpilih menjadi anggota legislatif.
-
Megawati Minta KPU Tak Lagi Gunakan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Megawati meminta KPU tak menggunakan sistem Pemilu proporsional terbuka yang selama ini diterapkan.
-
Bertemu SBY, Pimpinan MPR Terima Dukungan Usulan Kaji Ulang UUD NRI 1945 dan Sistem Pemilu
SBY mendukung usulan dilakukannya kaji ulang terhadap UUD NRI 1945 yang telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali serta sistem pemilu.
-
Aria Bima PDIP: Tak Perlu Lagi Pemilu Kalau Dilakukan dengan Sistem Sekarang Ini
Aria menilai, penguasa baik di pusat maupun daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses Pemilu
-
Denny Indrayana Sebut Telah Damai dengan MK Terkait Dilaporkan Imbas Bocoran Sistem Pemilu
Denny Indrayana menyampaikan MK mencabut laporan terhadapnya di Kongres Advokat Indonesia (KAI), para pihak sepakat mengakhiri perkara secara damai.
-
Polri Ungkap Alasan Belum Periksa Denny Indrayana terkait Kasus Dugaan Hoaks Sistem Pemilu
Polri mengungkap alasan belum memeriksa eks Wamenkumham, Denny Indrayana dalam kasus dugaan penyebaran hoaks sistem pemilu.
-
Denny Indrayana Singgung Etika Anwar Usman yang Bertemu Jokowi Sebelum Putuskan Sistem Pemilu
Denny Indrayana merespons soal pelaporan terhadap dirinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ke DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI).
-
Kasus Denny Indrayana Naik Sidik, Jubir Anies: Hukum Harusnya Menguatkan Bukan Melemahkan Demokrasi
Menurutnya apa yang dikemukakan Denny merupakan bagian dari tugasnya sebagai ahli hukum dalam mengawal kepentingan publik.
-
Hoaks Putusan Sistem Pemilu Naik ke Penyidikan, Eks Pimpinan hingga Pegawai KPK Bela Denny Indrayana
Kasus Hoaks Putusan Sistem Pemilu Naik Sidik, Eks Pimpinan hingga Pegawai KPK Ada di Kubu Denny Indrayana.
-
5 Poin Tanggapan Denny Indrayana Soal Kasus 'Bocoran MK' Naik Penyidikan: Mohon Doa Rakyat Indonesia
Dalam keterangannya, Denny Indrayana mengungkapkan 5 poin terkait kasusnya yang naik ke tahap pendidikan. Berikut selengkapnya.
-
Pengamat Sebut Polemik Sistem Pemilu Pengaruhi Banyak Bakal Caleg Belum Memenuhi Syarat
Ray Rangkuti menilai sidang sistem proporsional pemilu beberapa waktu lalu mempangaruhi kenapa banyak bakal caleg belum memenuhi syarat.
-
Kasus Denny Indrayana Naik ke Penyidikan, Kuasa Hukum Ungkap Ada Upaya Kriminalisasi
Bambang Widjojanto menyebut kliennya berusaha dibungkam karena mencoba kritik Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu.
-
BREAKING NEWS: Kasus Denny Indrayana soal Putusan Pemilu Naik ke Penyidikan
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan saat ini penanganan kasus tersebut masih berproses Bareskrim Polri.
-
Puan Maharani Respons Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: PDIP Taat Konstitusi, Sudah Siap Laksankan
Puan Maharani merespons keputusan Mahkamah Konstitusi soal sistem Pemilu proporsional terbuka, sebut PDIP taat konstitusi.
-
Pemilu 2024 Tetap Gunakan Proporsional Terbuka, Dasco: Hakim Konstitusi Dengarkan Aspirasi Rakyat
MK telah menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
