Bawaslu Dorong KPU Berikan Kemudahan Bagi Disabilitas untuk Menuju Lokasi TPS

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin akomodasi hak kelompok rentan dalam aspek Pemilihan Umum.

Hal disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Forum Diskusi Faktual Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak 2024 secara virtual, Senin (21/2/2023).

“Ini saya kira kami mendorong KPU, kami bersama KPU, mendorong khususnya KPU untuk menentukan akses lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang lebih baik lagi,” kata Bagja.

Baca juga: Soroti Jadwal Kampanye Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU Cuma 75 Hari, Begini Kata Pengamat

Dorong Parpol Sediakan Penerjemah Tuna Wicara

Di sisi lain, Bagja mengatakan bahwa pihaknya juga mendorong agar partai politik peserta Pemilu menyediakan penerjemaah untuk masyarakat yang disabilitas.

“Bawaslu mendorong peserta Pemilu pada setiap kampanye terdapat penterjemaah bagi disabilitas tuna wicara,” tuturnya.

Lebih jauh Bagja mengatakan bahwa aspek-aspek tersebut terus didorong dan dilakukan Bawaslu.

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan strategi pencegahan hingga pemetaan kerentanan terhadap pemilih rentan. 

Baca juga: KPU RI Tegaskan Pileg 2024 Mengunakan Sistem Proporsional Terbuka

“Sehingga kami harapkan kedepan tidak ada lagi teman-teman kelompok rentan yang tidak mendapatkan akses,” kata dia.

Bagja mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses untuk pelaksanaan Pemilu sesuai dengan azas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.

“Hal inilah yang kita harapkan dapat dilakukan kedepan,” katanya.

Bagja menambahkan bahwa Ketua RT dan RW juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada kelompok rentan.

Pendampingan kelompok rentan bakal lebih maksimal jika dilakulan oleh tokoh di wilayah setempat, karena lebih mengenal medan di lokasi.

“Nah itu terbayang jika pengawasan dilakukan secara partispatif oleh RT dan RW. Sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yng merugikan hak pemilih lain.”