Pelayanan KB Serentak Diluncurkan Jelang Hari Keluarga Nasional ke-32, Tembus Hingga Batas Australia

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menuju Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 setiap tanggal 29 Juni, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN meluncurkan Pelayanan KB Serentak se-Indonesia.

Layanan ini juga menjangkau wilayah perbatasan Indonesia - Australia, yakni Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji pada Senin (23/6/2025).

Baca juga: Pesan Menteri Wihaji ke Anak Muda: Jangan Nikah Dini

“Dalam rangkaian kegiatan Harganas, Hari Keluarga Nasional, pelayanan serentak untuk kontrasepsi diluncurkan dari  Sabang sampai Merauke termasuk di seluruh wilayah  3T, terpencil, terluar, terdepan, termasuk di Rote,"ujar dia.

Pelayanan KB serentak akan digelar sekitar dua minggu dengan target 1 juta akseptor. Pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas tahun ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dari 16-30 Juni 2025.

Tujuannya, menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) dan mendekatkan akses pelayanan KB. Terutama pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan seperti wilayah perbatasan negara.

Layanan KB pada kegiatan ini difokuskan  pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terkhusus di wilayah 3T. "Rote Ndao termasuk di dalamnya karena merupakan  pulau paling selatan untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia,” tambah Menteri Wihaji.

Pulau Rote dipilih sebagai lokasi Puncak Pelayanan KB Serentak dalam rangka Harganas 2025 karena menjadi simbol komitmen pemerintah bahwa pelayanan KB harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali di seluruh wilayah negeri.

Diketahui, secara nasional  hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) tahun 2024 belum mencapai target, di mana realisasi 61,7 persen dari target 63,4 persen tahun 2024.

Baca juga: Gembleng ASN Agar Bekerja Baik dan Profesional, BKKBN/Kemendukbangga Gandeng Paskhas TNI AU

Masih terdapat 10 provinsi yang belum mencapai target. Pada acara ini juga diluncurkan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi yang dibentuk sebagai bukti komitmen antara perguruan tinggi dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terkhusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan risiko stunting di  Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki prevalensi stunting  37,0 persen tertinggi diantara provinsi lainnya.

Konsorsium aksi perguruan tinggi telah menyusun rencana aksi untuk melakukan berbagai inovasi.

Antara lain, inovasi kesehatan dan lingkungan seperti penyediaan teknologi air bersih, inovasi produksi dan pengolahan bahan pangan lokal bergizi, inovasi dalam melakukan pendampingan dan edukasi gizi.

Baca juga: Kemendukbangga/BKKBN Lantik Pejabat Manajerial, Berikut Daftar Namanya

Pada tahap awal, ada tiga kabupaten/kota yang akan menjadi lokus intervensi, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).