Kemenkes Upayakan Semua Puskesmas se-Indonesia Punya Alat USG

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 66,7 persen atau 6.886 puskesmas telah tersedia USG serta pelatihan dokter terpenuhi di 42 persen atau sebanyak 4.392 Puskesmas. 

Pemeriksaan antenatal yang berkualitas dan teratur selama kehamilan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan bayi yang dilahirkan.

Kementerian Kesehatan RI (kemenkes) secara bertahap akan memenuhi kebutuhan USG di semua Puskesmas di Indonesia.

Hingga nantinya akan terpenuhi kebutuhan 10.321 USG di 10.321 jumlah puskesmas pada tahun 2024.

Hingga saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. 

Baca juga: Dokter di Daerah Minim, Anggota Komisi IX DPR Dorong Perbanyak Beasiswa Kedokteran

Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian.

Target kematian Ibu dan anak dilakukan melalui intervensi spesifik yang dilakukan saat dan sebelum kelahiran.

Kemenkes menetapkan pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care (ANC) dilakukan minimal sebanyak 6 kali selama 9 bulan sebagai bentuk komitmen untuk penyediaan layanan esensial bagi Ibu hamil. Untuk itu, kemenkes tengah memproses menyediakan USG di Seluruh Provinsi di Indonesia.  

Sebelumnya pemeriksaan USG hanya dapat dilakukan di RS atau Klinik, saat ini ibu hamil sudah dapat melakukan pemeriksaan di Puskesmas.

Menkes Budi G. Sadikin mengatakan dalam 6 kali pemeriksaan ibu hamil tersebut, dua kali di antaranya harus diperiksa oleh dokter dan di USG.

"Nantinya akan terlihat dan terdeteksi lebih cepat pada saat hamil apabila ada kelainan dan risiko komplikasi persalinan yang mungkin terjadi," ujarnya dikutip Senin (16/1/2023).

 Pemenuhan USG untuk tahun 2023 ditargetkan 1.943 Puskesmas, dan tahun 2024 sebanyak 1.492 Puskesmas. Demikian juga dengan pelatihan dokter yang akan dilanjutkan pada tahun ini.

Tentunya pemeriksaan USG ini perlu didukung dengan penguatan kolaborasi layanan ANC antara bidan, dokter umum dan dokter spesialis kebidanan serta jejaring PONED dan PONEK. (*)